REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melayangkan panggilan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemanggilan kedua lembaga itu terkait tindak lanjut aduan 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami sudah melayangkan surat panggilan ke BIN, BNPT, kami mohon ke semua pihak datang ke Komnas HAM agar semakin terang informasinya," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6).
Namun, Anam belum memastikan kapan jadwal kedua lembaga negara itu akan dimintai keterangan. Menurut Anam, keterangan kedua instansi negara itu dibutuhkan untuk melengkapi keterangan terkait penyelenggaraan TWK bagi Pegawai KPK. BNPT dan BIN memang sempat disinggung terlibat dalam penyelenggaraan TWK.
"Ini ditunggu oleh publik luas, sehingga semakin jelas ke mana arahnya rekomendasi nanti," ujar Anam.
Selain itu, pada pekan depan Komnas HAM juga menjadwalkan untuk meminta keterangan kepada ahli. Ada tiga ahli yang akan dihadirkan yakni ahli hukum, psikometri, dan orang yang mengerti meletakkan nilai-nilai kebangsaan dalam kepentingan publik.
"Jadi 3 layer background keahlian yang kami butuhkan. Ini lagi negosiasi bisa gak waktu dan cocok gak dengan keahliannya. Namanya gak akan kami sebut karena kalau disebut takutnya beliau terpengaruh gak bisa komprehensif, gak bisa independen. Yang rugi kita semua, gak hanya Komnas HAM, " kata Anam
Komnas HAM menargetkan akhir bulan ini dapat merampungkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. Oleh karenanya, Komnas HAM membuka pintu kepada para pihak untuk memberikan klarifikasi.
"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Anam.
