REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Malaysia mendesak Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tetap konsisten atas sikap mereka terhadap masalah Palestina. Seruan itu dilakukan oleh Dewan Permusyawaratan Organisasi Islam Malaysia (MAPIM), Masjid Dunia untuk Pembela Al-Aqsha (MANAR), Sekretariat Asosiasi Cendekiawan Regional Asia (SHURA), dan Sekretariat Palestina Malaysia dalam pertemuan bersama.
“Kami bersikeras pemerintah tiga negara Islam di kawasan itu tidak boleh berkompromi dengan cara apa pun dengan rezim Zionis Israel,” kata mereka dalam sebuah pernyataan dilansir di Anadolu Agency, Rabu (23/6).
“Pernyataan Israel bahwa mereka ingin menjalin hubungan dengan Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam adalah tanda negara ilegal itu sedang menyusun agenda fokus khusus untuk tiga negara Islam di kawasan itu," katanya.
Mereka menekankan posisi tidak ada afiliasi formal atau informal dari tiga negara dengan Israel harus dipertahankan. Termasuk, mempertahankan menolak semua negosiasi yang bisa dilakukan dengan Israel.
"Israel perlu dibubarkan, tanah Palestina perlu dibebaskan. Ini satu-satunya solusi,” kata mereka.
Pernyataan itu tidak menutup kemungkinan kedutaan besar di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Filipina dapat digunakan Israel untuk melakukan operasi spionase di wilayah tersebut. Tetapi orang-orang akan selalu waspada untuk memperingatkan pemerintah terhadap kompromi semacam itu.
"Upaya Israel menjalin hubungan dengan pemerintah negara-negara Islam akan selalu dipantau. Kami sangat menolak setiap upaya normalisasi dengan rezim zionis," katanya.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan Jerusalem Post, Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni mengungkapkan Israel siap menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim di Asia Tenggara, meskipun negara-negara tersebut mengutuk serangan ofensif Israel di Jalur Gaza bulan lalu yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina.
“Kami bersedia berbicara. Kami bersedia bertemu dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya rasa tidak sulit menemukan kami,” ujar Karni.
Lobi Israel ke Indonesia sudah pernah terjadi pada 1993. Mantan perdana menteri Israel Yitzhak Rabin mengunjungi kediaman Presiden Indonesia saat itu Soeharto di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Rabin mengatakan kepada wartawan ia mencari dukungan dari ketua Gerakan Non-Blok Soeharto dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Kemudian pada 2017, tujuh delegasi Muslim dari Indonesia bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin di kediaman resminya, Beit HaNassi, di Yerusalem. Kunjungan mereka diprakarsai oleh Australia/Israel dan Jewish Affairs Council.
Pada 2018, Yahya Cholil Staquf dari PBNU juga bertemu dengan perdana menteri Israel saat itu Benjamin Netanyahu membahas proses perdamaian Palestina-Israel. Yahya yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo mengunjungi Israel selama empat hari mulai 10-14 Juni.
Dia menekankan kunjungannya ke Israel bukan untuk bertemu dengan Netanyahu, tetapi menghadiri forum global yang diselenggarakan Komite Yahudi Amerika sebagai pembicara utama. Presiden Widodo juga mengklarifikasi perjalanan Yahya bukan bagian dari diplomasi pemerintah Indonesia.
