REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu (23/6) mengatakan semua warga Libya, termasuk kaum perempuan dan pengungsi lokal, harus dapat berpartisipasi secara bebas dalam pemilihan yang dijadwalkan diadakan pada 24 Desember
“Hasutan untuk melakukan kekerasan, atau pelecehan atau ujaran kebencian, tidak memiliki tempat dalam proses pemilihan di negara,” kata Guterres dalam sambutan pembukaan Konferensi Berlin kedua.
Guterres mengatakan kemajuan politik dan militer harus berjalan seiring dengan upaya untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan di Libya.
“Konferensi ini menyerukan proses rekonsiliasi nasional yang inklusif dan berbasis hak, mulai dari tingkat masyarakat, dengan fokus pada perempuan dan kaum muda,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah sementara di negara itu untuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Nasional dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengklarifikasi dasar konstitusional untuk pemilihan, dan mengadopsi undang-undang yang diperlukan.
"Kita harus mengakhiri semua campur tangan asing, termasuk penarikan penuh semua pasukan asing dan tentara bayaran dari Libya," kata Guterres.
"Saya mendesak pihak Libya dan eksternal untuk menyetujui rencana komprehensif dengan jadwal yang jelas untuk mencapai tujuan ini, yang siap didukung oleh UNSMIL," imbuh dia.
Guterres mengatakan PBB berkomitmen untuk mendukung mekanisme pemantauan gencatan senjata Libya dan kelompok pertama pemantau gencatan senjata PBB akan segera dikerahkan ke Tripoli.
Berbicara pada konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, “Setelah beberapa dekade kediktatoran, dan konflik bertahun-tahun, rakyat Libya ingin membuat suara mereka didengar.”
"Karena itu kita harus berkomitmen kembali untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil berlangsung pada tanggal yang disepakati," ujar dia.
“Pesan yang dikirim dalam Konferensi Berlin kedua ini adalah campur tangan asing di Libya harus diakhiri, dan embargo senjata harus dihormati,” ujarnya.
Libya mencari dukungan internasional
Ikuti Whatsapp Channel Republika