REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tardmizi, mengatakan penyelesaian pandemi Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah saja. Pemerintah butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari komunitas untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak akan kuat menyelesaikan sendiri karena isu dari pandemi Covid-19 salah satunya dari perilaku. Makanya pergerakan komunitas menjadi kunci mengoptimalkan mengurangi positif Covid-19," ucap dia.
Siti Nadia menyebutkan, banyak hal yang bisa dilakukan komunitas dalam situasi saat ini. Misalnya, membantu menyiapkan berbagai kebutuhan pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri.
Bagaimanapun juga, jelas Siti Nadia, pemerintah tidak akan sanggup mengubah dengan cepat sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan yang diharapkan. Makanya membutuhkan bantuan komunitas untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien Covid-29 yang tidak bergejala ketika isolasi mandiri.
Kebijakan PPKM darurat, jelas Nadia, bertujuan menurunkan mobilitas. Artinya mengurangi interaksi atau kontak sosial. Pada minggu ini, jelas dia, penurunan mobilitas belum sampai 50 persen. Di tempat perbelanjaan penurunan baru 20 persen, tempat kerja baru 40 persen, sedangkan pada transportasi umum sudah di atas 50 persen.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, menilai ketangguhan bangsa akan ditentukan pada bagaimana membangun ketangguhan komunitas. Terutama saat pandemi seperti sekarang.
Imam mengatakan, secara makro, bangsa yang sangat besar dengan aneka keragaman seperti Indonesia, idealnya memiliki komunitas yang terfragmentasi dalam keberagaman dan memiliki katangguhan.
"Harapannya masing-masing komunitas memiliki kesadaran dan ketangguhan yang sama dalam mengatasi virus (Covid-19) ini," kata Imam Prasodjo dalam webinar Alinea Forum bertema "Memperkuat PPKM Darurat Berbasis Komunitas", Senin (19/7).
Ketangguhan komunitas dalam mengatasi Covid-19 setidaknya dapat diukur melalui tiga hal. Yaitu tingkat disiplin menjalankan protokol kesehatan, kesiapan vaksinasi untuk perlindungan masyarakat, dan ketangguhan tubuh dalam membangun imunitas.
Karena itu, Imam mengusulkan agar pemerintah merubah narasi dalam proses mengatasi Covid-19. Dari narasi ini tugas pemerintah menjadi tugas seluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan persoalan pandemi. Jangan seolah-olah menuntaskan pandemi ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Karena pemerintah memiliki keterbatasan, baik anggaran maupun sumber daya manusia.
Ia menyebut sejumlah komunitas yang bisa diberdayakan, seperti komunitas pedagang, komunitas masjid hingga komunitas pemuda. Ketangguhan semua komunitas ini harus dibangkitkan. Jangan semata-mata bergantung pada petugas formal.
Misalnya, kata dia, ada pedagang tidak bisa berjualan karena kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, maka yang lain membantu agar pedagang itu bisa bertahan.
"Pemerintah itu bagian dari bangsa. Begitu juga masyarakat. Sukses tidaknya bertahan dalam pandemi ini bukan karena pemerintah, tetapi tugas semua elemen bangsa," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika