REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Komisi Hak Asasi Manusia Selandia Baru menggelar penyelidikan terhadap krisis perumahan di negara itu. Langkah itu diambil setelah pemerintah gagal meredakan gejolak pasar properti yang membuat banyak orang tuna wisma.
Dalam 12 bulan terakhir harga properti di Selandia Baru melonjak tajam di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Harga properti naik 30 persen saat investor menguangkan suku bunga terendah sepanjang sejarah dan mengakses modal dari pemerintah sebagai bantuan pandemi.
Komisioner HAM Selandia Baru Paul Hunt mengatakan pemerintah berulang kali gagal menyelesaikan krisis perumahan. Bagi banyak orang terutama masyarakat muda, cita-cita memiliki rumah terjangkau semakin tak terjangkau.
"Krisis perumahan di Aotearoa juga krisis hak asasi manusia yang meliputi hak kepemilikan rumah, pasar penyewaan, perumahaan negara dan tuna wisma," kata Hunt dalam pernyataanya, Senin (2/8).
Aotearoa adalah nama lain dari Selandia Baru dalam bahasa Maori. "Ini berdampak menghukum terutama bagi masyarakat kami yang paling termarginalisasi," tambahnya.
Pelapor Khusus PBB untuk isu perumahan, Leilani Farha menulis dalam laporannya yang dirilis Juni lalu, tidak tersedia rumah terjangkau di Selandia Baru. Pemerintah juga berkali-kali gagal memastikan pasar perumahan dapat memenuhi kebutuhan seluruh populasi terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Ledakan harga beli dan sewa memaksa banyak keluarga menggunakan perumahan darurat pemerintah. Tapi karena jumlah tidak mencukupi maka banyak yang tinggal di motel.
Di bawah tekanan pemerintah Perdana Menteri Jacinda Ardern meluncurkan serangkaian langkah pada tahun untuk untuk menerapkan pajak pada investor dan memperlemah spekulator. Tapi langkah-langkah tersebut hanya berdampak kecil.
Meningkatkan ketimpangan yang didorong krisis perumahan dianggap menjadi tantangan politik terbesar yang dihadapi pemerintah Partai Buruh yang dipimpin Ardern. Pemimpin berusia 41 tahun itu semakin populer setelah dinilai berhasil menahan penyebaran virus corona.
Ia dianggap berhasil menekan angka infeksi virus corona yang tercatat hanya sekitar 2.500 kasus. Ardern pun memenangkan pemilihan tahun lalu. Tapi jajak pendapat Newshub-Reid Research Poll dukungan terhadap pemerintah Partai Buruh turun menjadi 43 persen.
Turun hampir 10 poin sejak jajak pendapat terakhir yang digelar bulan Mei lalu. Sementara dukungan ke oposisi Partai Nasional naik 29 persen. Dukungan Ardern sebagai perdana menteri juga menurun tapi ia masih lebih unggul dari rivalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika