Akan Bertambahnya Utang Baru dan Janji Jokowi Berhati-hati

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Antara

Baca Juga

Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp 973,58 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022. Nilai itu lebih rendah 5,2 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 1.026,98 triliun.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan 2022, sebagian besar pembiayaan utang akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 991,3 triliun. Rencana penerbitan itu naik dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 992,8 triliun.

“Selain penerbitan SBN, pemerintah juga akan mencari pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri,” tulis penjelasan dalam Buku Nota Keuangan 2022 seperti dikutip Rabu (18/8).

Dalam RAPBN 2022, rencana pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 1,75 triliun. Nilai itu lebih tinggi dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 978,3 miliar.

“Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp 3,58 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp 1,82 triliun,” tulis penjelasan dalam Buku Nota Keuangan 2022.

Sedangkan, pinjaman tunai dalam mata uang asing pada 2022 direncanakan sebesar 2 miliar dolar AS atau ekuivalen Rp 28,7 triliun. Adapun target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix.

Dari sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang. Dalam RAPBN 2022, bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,87 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 366,2 triliun.

Dalam pidato RAPBN 2022 secara virtual, Senin (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pengelolaan keuangan termasuk utang pada 2022 akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” ujar Jokowi.

Menurutnya, konsolidasi fiskal pada 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural terutama akselerasi pembangunan SDM. Adapun langkah itu dicapai melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

“Reformasi struktural juga diarahkan perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan,” ucapnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan. Dia memastikan reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan.

“Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan,” ungkapnya.