Surat permintaan AS itu dikirim hari Rabu (18/8) ke perwakilan 192 negara anggota PBB dan menyerukan agar semua pertemuan dan acara sampingan lain yang diselenggarakan oleh badan dunia itu dijadikan konferensi virtual. AS menyatakan khawatir, kedatangan delegasi PBB ke New York bisa menjadi ajang besar penyebaran Covid-19.
PBB akhir Juli lalu memutuskan menggelar pertemuan tatap muka para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan tahunan Sidang Umum dari 21-27 September di New York. Daftar pembicara memuat nama 127 kepala negara dan kepala pemerintahan yang berencana hadir langsung, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, dan PM India Narendra Modi.
Selain Sidang Umum, PBB juga mengagendakan pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim, vaksinasi Covid-19 dan acara peringatan 20 tahun Konferensi PBB Menentang Rasisme.
New York dengan "tingkat penularan komunitas tertinggi"
AS menyatakan akan melakukan segala upaya untuk membuat acara-acara penting dengan prioritas utama ini bisa berhasil "dalam format virtual,'' kata surat itu. AS mengatakan pandemi Covid-19 "terus menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan di seluruh dunia,'' dengan penularan varian delta yang berbahaya.
Semua distrik di New York City saat ini "memiliki tingkat penularan komunitas tertinggi," kata surat itu lebih lanjut.
Bagi orang-orang yang harus datang ke markas besar PBB di New York, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS - CDC merekomendasikan pemakaian masker wajib setiap saat, jarak sosial satu setengah meter, tempat duduk yang tetap, status COVID-19 yang dikonfirmasi negatif untuk memasuki gedung dan jika mungkin bukti vaksinasi penuh sebagai persyaratan. Selain itu PBB harus siap melakukan "pelacakan kontak untuk setiap pertemuan".
PBB "terus berkonsultasi dengan semua anggota"
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Rabu malam, pihaknya sudah menerapkan sejumlah langkah untuk menangani varian delta, termasuk wajib mengenakan masker di kantor pusat PBB dan pelaporan status vaksinasi dan hasil tes positif Covid-19. PBB juga memberlakukan wajib vaksinasi untuk sebagian personel, termasuk mereka yang bekerja melayani pertemuan antar pemerintah.
Stephane Dujarric selanjutnya mengatakan, tidak ada acara sampingan tatap muka yang akan berlangsung di PBB, namun dia tidak menyebutkan secara langsung acara-acara besar seperti konferensi tingkat tinggi tentang perubahan iklim, sistem pangan, rasisme, dan masalah-masalah lainnya.
"Kami jelas terus berdiskusi dengan negara-negara anggota… dan negara tuan rumah," katanya. "Sekretaris Jenderal akan terus fokus menjaga kesehatan semua orang di PBB dan membuat komunitas masyarakat aman.''
hp/as (ap)
Ikuti Whatsapp Channel Republika