Rabu 25 Aug 2021 23:48 WIB

Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur

Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur

Rep: Novita Intan/ Red: Muhammad Hafil
 Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur. Foto: Ilustrasi Orang Bayar Pajak
Foto: Foto : MgRol112
Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur. Foto: Ilustrasi Orang Bayar Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyebut penerimaan pajak tidak hanya digunakan pembangunan infrastruktur. Tercatat selama ini penerimaan perpajakan menyumbang sebesar 70 persen sampai 80 persen dari total penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak juga digunakan untuk membangun berbagai hal yang penting  seperti mendukung jajaran tenaga pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

"Selama ini kita selalu membicarakan hasil pajak seolah-olah digunakan bidang yang mudah dilihat seperti membangun infrastruktur, membangun sekolah. Namun sebetulnya pajak juga membangun berbagai hal yang luar biasa penting, termasuk dukungan seluruh para pendidik di Indonesia baik di sekolah negeri, sekolah madrasah, itu semua mendapat dukungan dari pajak," ujarnya saat webinar Pajak Bertutur 2021, Rabu (25/8).

Menurutnya jajaran tenaga kesehatan yang selama 17 bulan terakhir bertarung menghadapi pandemi Covid-19 pada lini terdepan, juga mendapatkan dukungan dari penerimaan pajak negara. Hal ini termasuk perlindungan dalam bentuk APD sampai vaksinasi.

“Pajak juga memiliki peranan sangat penting digunakan pembangunan rumah sakit, sistem kenegaraan, serta termasuk pemilu dan pilkada. Seluruh penyelenggaraan negara itu dibiayai oleh pajak,” ucapnya.

Dia pun menekankan peran besar penerimaan pajak negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan selama pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 214,95 triliun sektor kesehatan diantaranya pengadaan vaksin, program vaksinasi, penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), insentif tenaga kesehatan, dan bantuan biaya perawatan pasien.

Pemerintah juga meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM sebesar Rp 186 triliun. Pemerintah pun memberikan bantuan internet bagi 35,95 juta pelajar yang mesti melakukan sekolah dari rumah secara daring.

Penerimaan perpajakan juga akan digunakan untuk memperbaiki koneksi internet di 13 ribu desa di Indonesia. Pemerintah akan meneruskan pembangunan palapa ring, Base Transceiver Station (BTS), dan fiber optic sepanjang 36 ribu km.

“Sebanyak 35,95 juta murid-murid menerima bantuan internet, termasuk mahasiswa, para murid sekolah negeri, madrasah, pesantren, dan tenaga pendidik, dosen, guru,” ucapnya.

Kemudian, selama pelaksanaan PPKM, pemerintah juga meningkatkan bantuan sosial termasuk dalam bentuk program keluarga harapan, kartu sembako, BSP, BLT Desa, kartu prakerja, subsidi listrik bagi 32 juta keluarga, termasuk kuota internet para pelajar.

“Kita harap dengan pembangunan ini meski saat pandemi dan penerimaan negara kita merosot dan oleh karena itu kita masih harus alami defisit dan berutang. Namun kita yakin akan bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement