Senin 30 Aug 2021 22:43 WIB

Puan Klaim Utamakan Rakyat, Amnesty Indonesia: Lip Service

DPR tak ada gebrakan berarti untuk mengamankan kepentingan rakyat.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Fuji Pratiwi
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Merespons klaim Puan Maharani bahwa DPR mengutamakan rakyat, Usman menilai pernyataan itu hanya lip service atau pemanis bibir semata.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Merespons klaim Puan Maharani bahwa DPR mengutamakan rakyat, Usman menilai pernyataan itu hanya lip service atau pemanis bibir semata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan selalu mengutamakan aspirasi rakyat. Usman menganggap pernyataan itu hanya lip service atau pemanis bibir saja.

"Pernyataan itu politis dan hanya bersifat pemanis bibir saja karena adanya momen hari kemerdekaan," kata Usman kepada Republika, Senin (30/8).

Baca Juga

Usman mengkritisi selama ini perhatian dari pimpinan DPR cenderung menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah. Ia tak melihat kebijakan DPR yang mewakili aspirasi dan kritik rakyat atas persoalan nyata di tingkat bawah. 

"Mulai dari persoalan buruh, petani, korban Covid-19, tuntutan keluarga korban pelanggaran HAM hingga masyarakat adat yang tergerus oleh proyek-proyek pemerintah atas nama pembangunan dan pertumbuhan (tidak diselesaikan DPR)," ujar Usman.

Ada beberapa penyebab DPR seolah menjadi macam ompong. Salah satunya kian lemahnya kekuatan oposisi di parlemen. Apalagi sejak bergabungnya Gerindra dan PAN ke kubu koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada satu pun partai yang menjadi oposisi dan situasi itulah yang memungkinkan berjalan mulusnya agenda-agenda pembesaran kekuasaan eksekutif dan pelemahan sistem pengawasan melalui lembaga DPR dan lembaga lain seperti KPK," ujar Usman.

Usman juga mengamati DPR tak ada gebrakan berarti untuk mengamankan kepentingan rakyat sejak pemerintahan Jokowi jilid II resmi berkuasa. Menurutnya, DPR hanya manut saja terhadap kemauan pemerintah layaknya era Order Baru.

"Tahun-tahun terakhir, semua partai di DPR cenderung membebek pada pemerintah," sindir Usman.

Usman hanya dapat berharap DPR kembali menjalankan fungsi pengawasannya semaksimal mungkin. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh legislator dapat menjadi sarana menunaikan Pancasila.

"Orientasi politiknya melulu urusan meraih kekuasaan untuk keuntungan golongannya sendiri, bukan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Usman.

Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus berbenah diri. Segala masukan dan kritik dari masyarakat dipastikan Puan akan menjadi pelecut DPR untuk bekerja lebih baik lagi.

"Tidak ada yang hal utama bagi DPR selain aspirasi rakyat. Di ulang tahun ke-76 ini, DPR akan terus berbenah diri dan terus belajar untuk mendengar, memahami dan menyalurkan aspirasi rakyat," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Ahad (29/8).

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement