REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan kebijakan-kebijakan iklim harus diambil berdasarkan sains, bukan politik. Dia mengatakan dunia saat ini sedang menghadapi 3 masalah besar, salah satunya perubahan iklim.

"Kebijakan-kebijakan iklim ini sebagaimana disepakati di banyak negara harus berdasarkan sains, jangan berdasarkan politik. Science base policy itu yang paling strategis dan efektif," kata Rachmat saat sosialisasi Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the IPCC "Climate Change 2021:The Physical Science Basis"  Selasa (31/8).

Penjelasan Laporan Penilaian Keenam (AR6) IPCC dari tiga ahli dan peneliti Indonesia yang menjadi anggota Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim yang dibentuk PBB, membuat semua sadar memang manusia sedang terdesak dengan tiga kepentingan. Kepentingan itu adalah perubahan iklim, pembangunan, dan menghilangkan pandemi COVID-19.

Namun demikian, menurut dia, dari ketiga hal tadi yang paling susah untuk dilakukan yakni melawan perubahan iklim, atau lebih spesifiknya melakukan mitigasi.

Sementara itu, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional Nur Masripatin mengatakan mengemas laporan IPCC tersebut sedemikian rupa sehingga mudah dipahami publik sangat penting. Karenanya ia menyarankan sosialisasi laporan IPCC terbaru tersebut yang diikuti sebagian besar oleh ilmuwan dan fungsional kementerian/lembaga perlu pula menyasar grup lainnya guna meningkatkan pemahaman publik tentang perubahan iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika