REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan langkah-langkah baru Covid-19 yang mengharuskan pekerja di perusahaan besar untuk divaksinasi atau menghadapi tes Covid mingguan. Langkah-langkah itu termasuk mandat vaksin untuk jutaan pekerja pemerintah federal.
Kewajiban vaksin itu datang ketika Biden menghadapi tekanan untuk memerangi lonjakan kasus. Lebih dari 650 ribu orang Amerika telah meninggal karena Covid-19 dan rumah sakit sudah penuh.
Presiden telah menjanjikan musim panas bebas dari virus, tetapi varian Delta telah membuat terjadinya lonjakan infeksi. Dalam sebuah pidato di Gedung Putih pada Kamis (9/9), Biden mengarahkan Departemen Tenaga Kerja AS untuk mewajibkan semua pelaku bisnis swasta dengan 100 atau lebih staf untuk mengamanatkan vaksinasi atau meminta bukti tes virus corona negatif dari karyawan setidaknya sekali sepekan.
Perintah itu akan memengaruhi sekitar 80 juta pekerja. "Ini bukan tentang kebebasan atau pilihan pribadi. Ini tentang melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda," kata presiden saat mengungkapkan rencana enam poin itu dilansir BBC, Jumat (10/9).
Hampir 17 juta petugas kesehatan lainnya di fasilitas yang menerima tunjangan federal juga akan menghadapi persyaratan yang sama. Rencana presiden menggunakan kekuatan penuh dari kekuasaan eksekutifnya untuk mengamanatkan suntikan untuk orang Amerika yang tidak divaksinasi.
Beberapa inisiatifnya mengatasi kekhawatiran umum orang Amerika yang belum mendapatkan vaksin, seperti tidak ingin bolos kerja untuk mendapatkan suntikan atau pulih dari efek samping. Presiden mengatakan persyaratan bisnis besar memberikan waktu istirahat yang dibayar bagi pekerja untuk mendapatkan vaksinasi akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Osha).
Bisnis yang tidak mematuhi aturan baru dapat menghadapi denda ribuan dolar per pelanggaran. Sebuah mandat federal terpisah menggantikan perintah Biden sebelumnya yang mengizinkan pegawai pemerintah untuk menjalani tes rutin jika mereka tidak ingin divaksinasi. Sekarang pekerja yang menolak vaksinasi bisa dipecat.
Menurut Gedung Putih langkah tersebut akan berdampak pada sekitar 2,5 juta pekerja pemerintah. Secara keseluruhan, aturan sekarang mengharuskan sekitar dua pertiga dari semua pekerja AS divaksinasi.
