REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK--Diplomat-diplomat PBB mengatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres meminta pertemuan daring dengan menteri-menteri luar negeri negara Asia Tenggara ditunda. Keputusan yang diambil di menit-menit terakhir ini untuk menghindari mengirimkan sinyal PBB mengakui pemerintah militer Myanmar dengan berada satu ruangan daring dengan utusan junta militer.

Pertemuan antara Sekjen PBB dan menteri luar negeri 10 negara anggota Asia Tenggara yang tergabung dalam  ASEAN dijadwalkan digelar Jumat (8/10) pekan lalu. Rencananya pertemuan itu juga dihadiri menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk pemerintah militer, Wunna Maung Lwin.

Pada Jumat (15/10) Aljazirah melaporkan satu hari sebelum pertemuan digelar Guterres mengirimkan surat notifikasi ke ASEAN. Berdasarkan catatan Brunei yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, Guterres meminta negara anggota ASEAN menunda pertemuan tersebut.

"Sampai ketika dapat digelar dalam format yang disepakati bersama, mengingat masalah-masalah internasional dan regional yang berlangsung saat ini," kata catatan Brunei pada 8 Oktober lalu.  

Diplomat-diplomat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan Guterres tidak ingin mendahului keputusan negara anggota PBB mengenai siapa yang mewakili Myanmar di organisasi internasional itu. Setelah militer dan duta besar Myanmar di PBB saat ini Kyaw Moe Tun memberikan klaim yang bertentangan.

Pada 1 Februari lalu jenderal-jenderal Myanmar merebut kekuasaan, menahan  Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah terpilih lainnya di hari parlemen baru mulai menggelar sidang. Pengakuan PBB akan memberi bobot pada pemerintah.

Asosiasi negara-negara kawasan Asia Tenggara itu frustasi dengan kegagalan pemerintah militer mematuhi peta jalan menuju perdamaian yang sudah ditetapkan bersama enam bulan yang lalu. Pada April ASEAN menyepakati lima poin konsensus dengan Min Aung Hlaing.

Namun para jenderal tidak membuat kemajuan dalam mengimplementasikannya. Selain itu pemerintah militer juga tidak mengizinkan diplomat Brunei yang kini menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof bertemu dengan Aung San Suu Kyi.

Pemerintah militer juga melanjutkan penindakan keras penentang kudeta yang menurut lembaga pemantau setempat, Assistance Association for Political Prisoners telah menewaskan 1.171 orang. Pemerintah militer juga menahan 7.000 orang lebih.

Angkatan Bersenjata Myanmar diduga menyerang masyarakat etnis minoritas yang hidup di perbatasan sehingga memaksa mereka untuk mengungsing. Tentara juga diduga menyerang gereja serta pemuka agama Kristen.

Menteri luar negeri pemerintah militer Myanmar diperkirakan akan menghadiri pertemuan daring menteri-menteri luar negeri ASEAN. Sejumlah negara anggota ASEAN termasuk Filipina, Indonesia dan Malaysia sudah mengatakan Min Aung Hlaing harusnya dilarang mengikuti pertemuan puncak kepala negara ASEAN yang dijadwalkan 26 Oktober mendatang.

Sebab pemerintah militer gagal mengimplementasikan rencana menuju perdamaian. ASEAN memasukan Myanmar pada tahun 1997 ketika negara itu masih dikuasai diktator militer. Keputusan ASEAN biasanya diambil melalui musyawarah.

Dalam surat terbuka dirilis Rabu (15/10) Anggota Parlemen negara-negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia mendesak ASEAN tidak mengundang rezim Myanmar dalam pertemuan. Sebab 'dengan terang-terangan mengabaikan' lima poin yang sudah disepakati sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika