Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli mengaku sepakat dengan Bupati Batang. Dari hasil survei yang dilakukan, KPK menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
Hasil kajian KPK memang pelaksanaan pilkada masih memerlukan biaya yang tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. “Dari hasil kajian kita, tingginya biaya pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” tambahnya.
Untuk itu, KPK lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan pilkada ditanggung oleh negara. “Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,” tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang seluruh bupati/ wali kota dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah diundang untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini di Semarang guna mendengarkan arahan dan berdiskusi dengan Ketua KPK.
Semua bupati/ wali kota hadir dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi itu. Para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung. Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber dalam acara itu.
“Kami sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah untuk mengingatkan kembali agar semua kepala daerah tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi.
Sementara kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa memotivasi sekaligus menjadi pengingat kepala daerah di Jawa Tengah, guna memastikan pemanfaatan anggaran negara dapat dilaksanakan dengan baik. Gubernur juga mengakui, sejauh ini koordinasi dengan KPK sudah berjalan dengan baik di Jawa Tengah. Jawa Tengah bahkan juga sudah memiliki grup Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
Terlebih, sampai saat ini masih banyak kegelisahan kawan-kawan kepala daerah yang muncul, saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. “Maka sekarang dipertemukan agar pencegahan korupsi bisa lebih efektif dilaksanakan,” tambahnya.
