REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah Partai Aam Aadmi (AAP) di New Delhi mengajukan proposal untuk memberlakukan penguncian atau lockdown ke Mahkamah Agung pada Senin (15/11). Penguncian harus dilakukan di tengah meningkatnya polusi udara di Ibu Kota India.
Sebelumnya pengadilan tinggi meminta pemerintah pusat dan kota untuk mengambil langkah meningkatkan kualitas udara di Delhi. Pengadilan tinggi menyarankan sejumlah langkah seperti menghentikan kendaraan dan memberlakukan penguncian di ibu kota nasional.
Dengan dimulainya musim dingin, kualitas udara Delhi turun ke tingkat berbahaya setiap tahun. Penurunan udara disebabkan oleh pembakaran jerami, emisi dari transportasi, pembangkit listrik tenaga batu bara di luar kota, dan industri lainnya termasuk pembakaran sampah dan debu terbuka.
Tahun ini, Indeks Kualitas Udara (AQI) di India telah memburuk menjadi 470-499 dari skala 500. Tingginya tingkat polusi akan berdampak serius pada orang-orang yang memiliki penyakit tertentu maupun mereka yang dalam kondisi sehat.
Pemerintah AAP memerintahkan penutupan sekolah hingga 20 November dan meminta semua kantor pemerintah di Delhi untuk bekerja dari rumah mulai Senin. Pemerintah juga melarang kegiatan konstruksi hingga 17 November.
"Dalam perintah yang dikeluarkan pada Sabtu malam oleh departemen, kami telah mengklarifikasi bahwa semua lembaga pendidikan akan ditutup hingga 20 November," ujar Menteri Lingkungan Delhi Gopal Rai dilansir Hindustan Times, Senin (15/11).
Sedangkan karyawan di sektor bisnis dan swasta juga disarankan untuk bekerja dari rumah. “Sekolah akan ditutup sehingga anak-anak tidak perlu menghirup udara yang tercemar,” kata Kepala Menteri Arvind Kejriwal dilansir Aljazirah, Sabtu (13/11).
Pemerintah AAP juga telah menyarankan untuk menutup generator diesel dan batu bara di Delhi, termasuk meningkatkan biaya parkir untuk mengurangi polusi. Rai juga mengatakan tindakan darurat ini bertujuan untuk mengurangi polusi kendaraan dan debu di kota.
Sekitar 400 tanker akan menyiramkan air untuk meredam debu di kota. Pemerintah akan melakukan penyemprotan bio-dekomposer di 4.000 hektare ladang pada 20 November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika