Sabtu 20 Nov 2021 16:40 WIB

Senator AS: Turki Manfaatkan Interpol untuk Politik

Turki dinilai menggunakan interpol untuk menangkap kritikus pemerintah.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah
Red Notice Interpol
Foto: www.interpol.int
Red Notice Interpol

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang anggota Senat Amerika Serikat (AS) mengkritik penyelenggaraan Sidang Majelis Umum Tahunan Interpol di Turki yang akan berlangsung pekan depan. Sebab Turki dianggap menyalahgunakan sistem Red Notice dan Blue Notice Interpol selama ini.

Di hadapan Senat pada Rabu (17/11) lalu Senator AS dan anggota peringkat Komisi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa Roger Wicker Berbicara memperingatkan tentang bagaimana rezim Turki menyalahgunakan Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk kepentingan domestiknya.

Baca Juga

"Di luar Turki, Rusia, China, dan Venezuela adalah pengeksploitasi utama Interpol," kata Wicker dikutip dari laman lembaga advokasi Stockholm Centre for Freedom (SCF), Jumat (19/11).

Politisi dari Partai Republik itu memperingatkan Sidang Majelis Umum Tahunan Interpol yang akan diadakan akhir pekan ini di Istanbul tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi dan menghukum orang-orang yang dinilai berseberangan secara politik oleh rezim yang berkuasa. Sebab, akan merusak supremasi hukum yang berlaku.

“Karenanya, susah dibayangkan Interpol memilih Turki untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan untuk tahun ini,” katanya.

Ia menambahkan Turki merupakan salah satu negara yang menyalahgunakan sistem Red Notice dan Blue Notice Interpol. Menurutnya Turki telah berulang kali menggunakan Interpol untuk menangkap kritikus pemerintah atas tuduhan bermotif politik.

"Wartawan Can Dundar adalah contohnya. Pada tahun 2018, Turki menuntut agar Interpol mengeluarkan red notice untuk penangkapan Dundar. Apa yang telah dia lakukan? Dia hanya mengkritik pemerintahannya,” kata Wicker lagi.

Dündar ditangkap dan dipenjara selama 92 hari karena melaporkan penyadapan truk tujuan Suriah yang diduga milik intelijen Turki. Dia ditangkap pada 26 November 2015 dan dibebaskan pada 26 Februari 2016 menyusul adanya keputusan pengadilan. “Media Turki melaporkan bahwa Interpol telah menolak hampir 800 red notice yang dikirim oleh pemerintah Turki. Karena yang ditargetkan kritikus dan lawan politik,” kata Wicker.

Di hadapan Senat, Wicker juga menunjukkan Turki berencana menggunakan kegiatan Interpol untuk mengkampanyekan kepentingannya sendiri. “Mereka pasti akan mencoba menjelaskan mengapa Presiden Erdogan harus bisa memburu para pengkritiknya di luar negeri menggunakan penegakan hukum asing melalui Interpol,” katanya.

Wicker meminta anggota senat lainnya untuk tidak membiarkan pelanggaran ini berlanjut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement