REPUBLIKA.CO.ID, ANAKARA -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan Prancis tidak memiliki hak untuk mengomentari kehadiran militer Turki di Libya, Rabu (17/11). Kehadiran Ankara merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Tripoli yang sah.
"Kami memiliki kesepakatan dengan pemerintah Libya yang sah. Prancis tidak memiliki hak untuk berbicara tentang masalah ini," kata Cavusoglu.
Dalam teguran keras kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, Cavusoglu mengatakan seruan Presiden Prancis baru-baru ini untuk penarikan pasukan Turki dan Rusia dari Libya tidak menghormati kedaulatan Turki dan Libya.
"Hal-hal seperti itu hanya dapat didiskusikan oleh negara-negara berdaulat yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian," katanya dikutip dari Middleeastmonitor.
"Prancis memiliki kebiasaan lama mengomentari apa yang dilakukan orang lain. Bagi Turki, Prancis atau negara lain tidak memiliki relevansi dalam masalah ini, kami hanya berbicara dengan Libya," kata Cavusoglu.
Selain terlibat dengan Libya, Turki pun mendukung Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia. Cavusoglu menegaskan kembali dukungan Turki untuk Azerbaijan dan mengutuk serangan teror Armenia baru-baru ini di wilayah Azerbaijan. "Azerbaijan tidak, dan tidak akan pernah sendirian," kata Menteri Luar Negeri Turki.
Selain itu, Turki juga mempererat hubungan dengan Bahrain. Cavusoglu mengatakan kedua negara telah menunjukkan kemauan bersama untuk menghidupkan kembali dan merevitalisasi hubungan.
Cavusoglu mengatakan bahwa pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani dan delegasinya menghasilkan sesuatu. Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya keterlibatan yang lebih teratur dan kunjungan bilateral.
