Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi keputusan pemerintah yang membatalkan PPKM Level 3 pada masa libur Nataru. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kajian dan pemantauan pemerintah terhadap laju kasus Covid-19.
"Tentunya dari hari ke hari pemerintah melakukan kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Republik Indonesia ini," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12).
Ia menilai, kasus Covid-19 yang terus menurun menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk membatalkan PPKM Level 3 saat Nataru. Keputusan tersebut dinilainya bukan sebagai upaya lalainya pemerintah dalam penanganan pandemi.
"Jadi kita bukannya lalai, tetapi kemudian memang kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah itu kemudian ada kajian ulang. Sehingga kemudian diputuskanlah seperti pada saat ini," ujar Dasco.
Di samping itu, ia menilai adanya fleksibilitas dalam keputusan pembatalan PPKM Level 3. Pasalnya ia yakin, pemerintah sudah melakukan kajian matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
"Soal fleksibilitas tentang masalah PPKM memang harus demikian, harus dikaji matang, dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itu yang kemudian diperlukan oleh kita," ujar Dasco.
Diketahui, pemerintah batal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama libur Nataru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan itu diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun. Hal itu tercermin dari jumlah tes dan telusur yang lebih tinggi dari tahun lalu.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," kata Luhut dalam keterangan tertulis di situs Kemenko Marves, Selasa (7/12).
