Rabu 08 Dec 2021 23:36 WIB

Tugas Krusial Pranata Humas untuk Jaga Reputasi Pemerintah

Peran sentral pranata humas sekaligus menampung semua masukan dari masyarakat.

Red: Bilal Ramadhan
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama
Foto: Istimewa
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah memperkuat kapasitas pranata humas di setiap kementerian dan lembaga. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama mengatakan pihaknya memfasilitasi seluruh pranata humas di Indonesia dalam bentuk penguatan kapasitas, seminar, workshop, hingga urusan teknis seperti tata cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Menurut Hasyim, langkah-langkah konkret penguatas kapasitas pranata humas menjadi penting karena peran humas adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan.

“Karena pemerintah berkewajiban membangun reputasi, membangun image dan sekaligus membangun trust masyarakat dengan memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyebaran hoaks, tidak ada penyebaran yang sifatnya negatif,” ujar Hasyim dalam Bimtek Pranata Humas terkait Pengisian DUPAK, dalam rilisnya, Rabu (8/12).

Hasyim melanjutkan, peran sentral pranata humas untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dan juga rencana rencana pemerintah sekaligus menampung semua masukan kritik saran dari masyarakat kepada pemerintah agar terdapat timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.