Rabu 08 Dec 2021 23:36 WIB

Tugas Krusial Pranata Humas untuk Jaga Reputasi Pemerintah

Peran sentral pranata humas sekaligus menampung semua masukan dari masyarakat.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama
Foto: Istimewa
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah memperkuat kapasitas pranata humas di setiap kementerian dan lembaga. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama mengatakan pihaknya memfasilitasi seluruh pranata humas di Indonesia dalam bentuk penguatan kapasitas, seminar, workshop, hingga urusan teknis seperti tata cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Menurut Hasyim, langkah-langkah konkret penguatas kapasitas pranata humas menjadi penting karena peran humas adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan.

“Karena pemerintah berkewajiban membangun reputasi, membangun image dan sekaligus membangun trust masyarakat dengan memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyebaran hoaks, tidak ada penyebaran yang sifatnya negatif,” ujar Hasyim dalam Bimtek Pranata Humas terkait Pengisian DUPAK, dalam rilisnya, Rabu (8/12).

Hasyim melanjutkan, peran sentral pranata humas untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dan juga rencana rencana pemerintah sekaligus menampung semua masukan kritik saran dari masyarakat kepada pemerintah agar terdapat timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.

Di sisi lain kata Hasyim,  masyarakat Indonesia di mana pun berada harus mendapatkan akses terhadap informasi publik. Oleh karenanya Kominfo memiliki komitmen tidak ada satupun yang tertinggal, baik itu yang di kota di desa maupun di daerah-daerah yang terpencil seperti daerah 3T agar tidak ketinggalan akses informasi.

“Bagi yang belum memiliki infrastruktur internet yang memadai, Kominfo juga memberikan diseminasi informasi melalui Penyuluh Informasi Publik.Jadi kita memberikan pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini komitmen yang kami terapkan,” tegasnya.

Dalam kegiatan Bimtek pengisian DUPAK bagi pranata humas ini, seluruh peserta diberikan pembekalan teknis tata cara pengisian DUPAK sebagai salah satu tuntutan pemenuhan angka kredit (penilaian tugas) bagi Pranata Humas. Bimtek pengisian DUPAK dilakukan oleh  Asriani Sri Wahyuni, Pranata Humas Muda Kementerian Kominfo  dan  Tiara Kharisma, Prana Humas Muda Arsip Nasional RI.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement