REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan inovasi sehingga realisasi perhutanan sosial pada 2021 dapat mencapai 393.530,82 hektare atau melebihi target 250 ribu hektare yang ditetapkan untuk 2021.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Supriyanto mengatakan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 mengatakan bahwa target realisasi perhutanan sosial untuk tahun ini adalah 500 ribu hektare, yang diturunkan menjadi 250 ribu hektare akibat fokus ulang anggaran.

"Walaupun anggarannya dipotong tetapi capaian target awalnya dapat tercapai itu kenapa? Karena ada sebuah inovasi yang baru," ujar Bambang dalam acara yang dipantau virtual dari Jakarta, Kamis (16/12).

Bambang menjelaskan bahwa KLHK melihat adanya peluang dari pandemi yang terjadi saat ini untuk memperbaiki cara kerja dengan teknologi dan inovasi kebijakan. Dia memberi contoh inovasi kebijakan salah satu bentuknya adalah dibentuknya Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan perhutanan sosial di tingkat nasional.

Selain itu dilakukan juga pengintegrasian area pengembangan perhutanan sosial dengan Kabupaten Lumajang kini menjadi percontohan untuk tujuan tersebut. Tidak hanya melakukan usaha untuk mendistribusikan akses perhutanan sosial dilakukan juga inovasi untuk pengembangan usaha kelompok-kelompok usaha. Beberapa inovasi itu seperti mengenalkan pasar melalui pasar digital, promosi melalui media sosial, pameran dan toko daring, kolaborasi pentaheliks dan penyusunan buku saku.

Menurut data KLHK per 13 Desember 2021, realisasi perhutanan sosial sudah mencapai 4.807.825,97 hektare dengan 8.136 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Dari jumlah KUSP tersebut baru KUPS yang telah beriorientasi pasar regional dan nasional serta 49 KUPS yang telah melakukan ekspor.

"Dengan pendampingan dan membuka pasar harapannya bisa menaikkan kelas dari KUPS," katanya.