REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri menyatakan bahwa masyarakat perlu diberikan banyak pilihan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Melihat banyaknya putra-putri bangsa yang memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan Indonesia.
Namun, saat ini ia melihat banyaknya halangan bagi mereka untuk maju ke kontestasi kepemimpinan nasional. Ambang batas pencalonan presiden atau presidentian threshold sebesar 20 persen dinilai menjadi salah satu rintangan.
"Upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal tiga poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," ujar Salim lewat keterangan tertulisnya, Jumat (31/12).
Karenanya, komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun dan ditujukan bagi perbaikan bangsa. Ia pun menyambut baik gagasan terbentuknya koalisi partai Islam dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia juga mendorong agar partai yang pernah memenangkan pemilu, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat tampil menggalang kekuatan nasionalis-relijius. Tujuannya, agak ke depan tak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori Silaturahim Kebangsaan lintas Parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," ujar Salim.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemungkinan terdapat tiga koalisi. Mengingat, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
"Minimal ada tiga pasangan calon kalau dilihat dari posisi jumlah presidential threshold 20 persen, minimal atau tiga pasangan calon," ujar Jazilul dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/10).
Hadirnya tiga pasangan calon presiden, nilai Jazilul, dapat menghindari politik identitas dalam kontestasi pada 2024. Sebab, ia berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019 saat masyarakat terbelah menjadi dua kubu.
"Kami berupaya keras agar di Pilpres 2024 itu tidak terjadi politik identitas. Oleh karena itu, menurut saya sangat penting agar calon, pasangan calon presiden itu tidak hanya dua pasangan calon," ujar Jazilul.
