Seperti diketahui, mulai Senin (3/1), Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen. Tercatat sebanyak 10.429 sekolah di Ibu Kota melaksanakan PTM dengan kapasitas 100 persen atau setara dengan 97,2 persen dari total jumlah sekolah yang ada di DKI Jakarta.
"Ini sesuai SKB empat menteri, juga ketentuan dari dinas terkait," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.
PTM dengan kapasitas 100 persen ini sekaligus menjadi yang pertama setelah hampir dua tahun melaksanakan pembelajaran secara daring (online) dan beberapa bulan terakhir melaksanakan PTM terbatas pada sejumlah sekolah di wilayah DKI. Menurut Riza, sejumlah indikator dapat mendukung PTM dengan kapasitas 100 persen di Jakarta, antara lain, pencapaian vaksinasi yang sudah mencapai 120 persen, ketersediaan tempat isolasi, dan ruang perawatan kasus Covid-19.
Meski begitu, Riza mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir dan masih ada varian baru Covid-19, yakni omicron. Menurut Riza, hingga kini belum ditemukan penyebaran omicron di tingkat satuan pendidikan. "Tidak berarti kita lupa, tetap waspada hati-hati, jangan euforia," ujar Riza.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi penerapan PTM 100 persen yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tulus mengungkapkan kekhawatirannya atas pemberlakuan kebijakan ini.
"Ngeri-ngeri sedap. Implementasi PTM 100 persen saat omicron makin merebak dan Jakarta naik level lagi menjadi PPKM level 2," kata Tulus dalam keterangannya pada Selasa (4/1).
Tulus meminta pemerintah mencermati kebijakan PTM 100 persen kala omicron mulai merebak di Tanah Air. Sebab, ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan agar PTM bisa bergulir 100 persen.
"Kasus aktif Covid-19 di Jakarta juga merangkak naik secara signifikan, sudah mendekati angka 200 kasus per hari," ujar Tulus.
Tulus juga menyinggung kasus Covid-19 di Ibu Kota sebenarnya sempat turun drastis bila dibandingkan pada pertengahan tahun lalu. Ia mempertanyakan kenaikan kasus Covid-19 sebagai akibat longgarnya kegiatan masyarakat saat periode libur Natal dan tahun baru (nataru).
"Padahal tadinya sudah down (turun) ke angka di bawah 50-an. Efek Nataru? Waspada, waspada," kata Tulus.
Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, mengatakan, para orang tua dan siswa bisa tetap memilih untuk tidak mengikuti PTM. Hal itu, kata dia, menjadi kelonggaran dari Dinas Pendidikan DKI pada kekhawatiran para orang tua dan anak didik.
“Walaupun, di SKB empat menteri tidak ada pilihan lain kecuali PTM. Disdik DKI tetap berikan pilihan,” kata Taga kepada Republika, Selasa (4/1).
Dia menambahkan, anak didik yang tidak ikut PTM dianggap tetap masuk, asalkan mengikuti pendidikan secara daring. Menurut dia, hal itu bisa dilakukan selama ada komunikasi kondisi kesehatan anak atau kekhawatiran orang tua.
“Atau istilahnya belum yakinlah dengan PTM, boleh dikomunikasikan dengan sekolah. Tidak ada bolos, semua anak punya ruang yang disediakan untuk pembelajaran,” kata dia.
Ditanya cakupan data vaksinasi anak usia 6-11 tahun, Taga menyebut ada peningkatan sejauh ini. Menurut dia, hingga Senin (3/1), ada 50,02 persen atau sekitar 365 ribu anak usia 6-11 tahun yang telah divaksinasi.
“Dan hari ini juga tentu akan bertambah lagi,” kata dia.
