REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) meminta masyarakat Kazakhstan untuk menahan diri dan menghentikan segala bentuk tindak kekerasan. Kementerian Luar Negeri AS menegaskan Washington terus memantau perkembangan situasi di Kazakhstan.
"Amerika Serikat memantau dengan sesama situasi di Kazakhstan, mitra yang bernilai. Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan pengerusakan properti dan meminta pihak berwenang dan pengunjuk rasa menahan diri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam siaran pers, Kamis (6/1/2022).
"Kami meminta semua rakyat Kazakhstan untuk menghormati dan membela institusi konstitusional, hak asasi manusia dan kebebasan media, termasuk melalui mengembalikan layanan internet. Kami mendesak semua pihak untuk menemukan resolusi damai dalam masa darurat," tambahnya.
Unjuk rasa yang menewaskan delapan polisi dan garda nasional itu awalnya dipicu kenaikan harga. Kemudian protes dengan cepat mengarah perlawanan pada mantan presiden, Nursultan Nazarbayev. Nazarbayev adalah presiden pertama yang turun tahun 2019 tapi masih sangat berkuasa setelah menjabat selama hampir tiga dekade.
Nazarbayev yang berusia 81 tahun merupakan kekuatan politik utama di Nur-Sultan, ibukota yang menggunakan namanya. Keluarganya diyakini menguasai sebagian besar ekonomi di negara terbesar Asia Tengah itu. Ia tidak terdengar atau terlihat sejak unjuk rasa dimulai.
Di bawah kepemimpinan Nazarbayev, selama puluhan tahun Kazakhstan memiliki reputasi negara yang stabil. Hal ini membantu negara yang lima kali lebih besar dari Prancis itu menarik ratusan miliar dolar AS investasi asing pada industri minyak dan baja.
Namun generasi yang lebih muda menuntut liberalisasi yang juga terlihat di bekas negara Uni Soviet lainnya. Unjuk rasa pekan ini menjadi protes terburuk Kazakhstan selama sepuluh tahun terakhir.
Demi menyenangkan pengunjuk rasa, Presiden Kassym-Jomart Tokayev memecat Nazarbayev dari ketua Dewan Keamanan yang berkuasa dan menjadikan dirinya sebagai ketua. Ia juga menunjuk pemimpin baru Komite Keamanan Negara dan memecat keponakan Nazarbayev dari posisi nomor dua di Komite tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika