REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR belum menyepakati nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) yang bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mereka masih menunggu penjelasan yang lebih komprehensif dan terdokumentasi dari pemerintah terkait latar belakang nama tersebut.
"PKS dapat memahami pemilihan kata Nusantara, tetapi yang belum adalah penjelasan secara komprehensif, dokumentif, terdokumentasikan, dan sebagian dari penjelasan itu harus masuk dalam penjelasan di undang-undang ini," ujar anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam dalam rapat panitia kerja (Panja) dengan pemerintah, Senin (17/1/2022).
Di samping itu, ia meminta penjelasan lebih detail dari ahli bahasa terkait penamaan Nusantara. PKS berharap nantinya tak terjadi salah penafsiran yang menganggap nama Indonesia diganti dengan Nusantara.
"Penjelasan dari ahli bahasa agar tidak ada miss dalam ketika digabungkan dengan kata IKN. Sikap PKS adalah mem-pending, menunggu penjelasan dari pemerintah yang lebih komprehensif," ujar Ecky.
Pansus RUU IKN menggelar Panja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Dalam rapat tersebut disepakati, pemerintahan daerah khusus IKN akan setingkat provinsi, bukan kementerian.
"Saya ingin terkait dengan Pasal 1 nomor 2, kan secara substansi semua udah sepakat (pemerintah daerah khusus IKN setingkat provinsi)," ujar Wakil Ketua Pansus IKN Saan Mustopa yang kemudian mengetuk palu.
Dalam rapat tersebut, Suharso juga mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan nama dari ibu kota negara baru untuk Indonesia. Nama yang akan dipakai adalah Nusantara.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," ujar Suharso.
Alasan pemilihan Nusantara adalah diksi tersebut menggambarkan keberagaman dari Indonesia. Selain itu, diksi tersebut juga sudah menjadi nama yang ikonik di dalam negeri dan internasional.
"Jadi yang selanjutnya disebut ibu kota negara itu dihilangkan menurut ahli bahasa, menjadi IKN yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus yang setingkat provinsi," ujar Suharso.
