REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK--Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkenalkan Pil KB Progestin atau Pil KB untuk ibu menyusui di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Rabu (19/1). Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyatakan, pil KB yang diluncurkan tersebut dimaksudkan menurunkan angka tidak ber-KB karena alasan menyusui.
Pil KB yang hanya berisi hormon progestin tersebut tidak mempengaruhi produksi ASI dan tidak menganggu kelancaran dalam pemberian ASI eksklusif. Menyusui secara eksklusif memang bisa menjadi kontrasepsi alami untuk mencegah kehamilan terutama selama enam bulan pertama setelah melahirkan.
"Namun demikian, untuk meredam kekhawatiran, tidak ada salahnya untuk tetap menggunakan alat dan obat kontrasepsi demi meminimalisir kehamilan kembali setelah melahirkan," ujar Hasto.
Hasto menjelaskan, diluncurkannya Pil KB yang tidak menganggu kelancaran dalam pemberian ASI eksklusif tersebut juga bertujuan untuk menekan stunting di Indonesia. Menurut Hasto, bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki resiko mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang diberi ASI eksklusif.
"Jika anak mengalami kekurangan asupan makanan antara lain tidak diberikannya ASI eksklusif pada masa bayi hingga usia 6 bulan pertama maka akan kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Selain itu, anak akan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi," ujarnya.
Hasto menjelaskan, stunting merupakan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Kemudian karena penyakit infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Hasto melanjutkan, penyebab tidak langsung terjadinya stunting yaitu kerawanan pangan keluarga, pola asuh tidak baik, serta lingkungan tidak sehat, dan keterbatasan terhadap layanan kesehatan. Akar masalah dari stunting adalah pendidikan, kemiskinan, disparitas, sosial budaya, kebijakan pemerintah, politik, dan hal lainnya.
"Stunting mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kecacatan untuk jangka pendek. Sedangkan jangka panjang dapat menimbulkan stunting saat dewasa, gangguan kesehatan reproduksi, kemampuan terbatas dan timbulnya penyakit tidak menular," kata Hasto.
Ia melanjutkan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yakni menjaga nutrisi dan gizi ibu hamil agar tercukupi, memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pola asuh anak yang baik, memberikan imunisasi lengkap untuk anak, memberikan asupan bergizi dan MPASI, serta menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan, prevalensi stunting Indonesia terbilang masih tinggi. Makanya pemerintah menargetkan bisa menekannya hingga 14 persen di 2024. Kusnadi berpendapat, modernisasi turut berpengaruh terhadap tingginya prevalensi stunting Indonesia.
Dimana modernisasi mendorong penyetaraan gender dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Artinya tidak lagi ada perbedaan antara pria dan wanita untuk meraih profesi. Kemudoan, cuti hamil yang jaraknya cuman 30 hari turut menyebabkan asupan gizi sang bayi tidak terlalu optimal setelah sang ibu harus kembalu masuk kerja. "Karena setelah masuk kerja maka kemudian bayi menjadi anaknya baby sitter," ujarnya.
Plt Bupati Ngajuk Marhaen Djumadi memyambut baik diluncurkannya pil KB yang diproyeksikan bisa menekan angka stunting di Indonesia. Ia menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk mulai dari kebijakan perencanaan, penganggaran, termasuk monitoring, dan evaluasi terkait keluarga berencana, dan lebih fokus lagi terhadap stunting.
Ia memaparkan, perkembangan stunting di Kabupaten Nganjuk pada 2018 kurang lebih 16,1 persen. Kemudian 2019 turun menjadi kurang lebih 11,48 persen. Selanjutnya di 2020 turun lagi menjadi 11,01 persen, dan 2021 stunting di Kabupaten Ngajuk kembali turun ke angka 9,63 persen."Kita berharap betul solusi ASI ekslusif ini menjadi salah satu cara mengurangi risiko stunting. Kita berharap turun lagi paling tidak di angka 5 persen," ujar Marhaen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika