“Kami tidak menegur, tapi MUI Pusat sudah melakukan koordinasi dengan Pimpinan MUI Sulut dan tenyata mereka tidak tau tentang keberadaan Museum Holocaust di Minahasa itu. Saya kaget juga, kok bisa sampai tidak tau, berarti bisa jadi pembangunan ini berlangsung secara ‘underground’,” kata Sudarnoto saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/2/2022). 

Dia menegaskan bahwa MUI Pusat telah meminta MUI Sulut untuk melakukan diskusi dan upaya persuatif dengan wakil komunitas Yahudi Minahasa dan Sulut untuk mempertimbangkan kembali keberadaan museum ini. Dia juga meminta pemerintah setempat untuk meninjau kembali keputusan mereka tentang perizinan berdirinya museum yang ditujukan untuk mengenang peristiwa genosida Nazi terhadap bangsa Yahudi itu. 

“Saya menghimbau pemerintah setempat untuk mempertimbangkan kembali keberadaan museum ini, kalau bisa ditutup saja. Karena tidak bermanfaat. Dan coba pikirkan juga posisi Palestina, sebagai salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, juga perjuangan Indonesia yang selama ini sudah mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya. 

“MUI Pusat sudah sampaikan, dan meminta agar MUI Sulut dan Minahasa dapat menggali lebih dalam tentang museum itu. Kami juga meminta agar MUI Sulut dan Minahasa melakukan upaya persuasif dan dialog dengan wakil tokoh Yahudi disana, termasuk juga ormas islam disana, tidak hanya islam tapi juga organisasi keagamaan lain, itu juga perlu memiliki kesadaran tentang keberadaan museum itu,” sambungnya. 

“Sampai saat ini kawan-kawan di MUI Sulut belum menyampaikan informasi lanjutan, bagaimana hasil pertemuan mereka dengan komunitas Yahudi disana, apa hasilnya, tapi dalam beberapa hari mendatang kami akan melakukan pertemuan virtual dengan

pimpinan MUI Sulut mengenai informasi tersebut dan sekaligus menyampaikan saran dan himbauan dari MUI Pusat. Jadi kami sudah ada koordinasi,” pungkasnya. 

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi turut mengkritisi pembangunan museum Holocaust di Sulut itu. Ia memgklaim pembangunan Museum Holocaust melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. "Pembangunan Museum Holocaust merupakan pelanggaran nyata terhadap UUD dan konstitusi RI yang sampai saat ini masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel," kata Muhyiddin dalam keterangan resminya yang dikutip Republika.co.id, Kamis (3/2/2022).

Muhyiddin mengatakan seharusnya yang bisa dibangun adalah museum kebiadaban dan tindak kekerasan Zionis Israel terhadap bangsa dan rakyat Palestina sejak 1948. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut. Keberadaan museum itu merupakan bentuk provokatif, tendensius dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.

"Pembangunan museum itu tak ada urgensinya sama sekali di bumi Indonesia," ujarnya.

Muhyiddin menyebut Indonesia dan masyarakat dunia juga harus mewaspadai manuver dan proxy Israel dengan memanfaatkan kondisi nasional yg tak stabil. Terlebih lagi saat ini ekonomi sedang mengalami keterpurukan. Kondisi itu, kata Muhyidin, membuka peluang menekan Indonesia supaya melakukan normalisasi hubungan dgn Israel.

"Alasan mereka adalah sangat klasik yaitu Indonesia bisa berperan lebih besar dan aktif membantu penyelesaian konflik Arab-Isreal. Itu semua adalah Batman trap saja," kata dia.

Museum ini diresmikan bertepatan dengan peringatan hari Holocaust internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel sempat menghadiri persemian Museum tersebut. Ia menegaskan Jerman akan selalu mendukung peringatan terhadap kejadian yang dapat menjadi pelajaran universal tersebut. Lapel juga menyebut Jerman akan terus mendukung upaya perlawanan terhadap rasisme, anti-Semitisme, dan semua bentuk intoleransi.