REPUBLIKA.CO.ID, BENGALURU -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan sanksi dan tindakan lain akan diberikan jika terjadi serangan Rusia di Ukraina. Pemerintah Inggris akan meminta parlemen untuk memberikan sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia.
Menulis di The Times pada Selasa (8/2/2022), Johnson mengatakan Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pesawat tempur Angkatan Udara Kerajaan Typhoon dan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan untuk melindungi Eropa tenggara.
"Sanksi Inggris dan tindakan lainnya akan siap untuk setiap serangan baru Rusia," tulis Johnson.
Ia juga mengatakan Menteri Pertahanan Ben Wallace dan Menteri Luar Negeri Liz Truss akan segera melakukan perjalanan ke Moskow.
"Pemerintah akan meminta kekuatan baru kepada parlemen untuk memberikan sanksi yang lebih luas kepada individu dan entitas Rusia, termasuk perusahaan mana pun yang terkait dengan negara Rusia atau beroperasi di sektor strategis yang penting bagi Kremlin," tulisnya.
Komentar Johnson muncul ketika para pejabat di Amerika Serikat mengatakan serangan oleh Rusia di Ukraina dapat terjadi dalam beberapa hari atau minggu. Rusia telah mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina, tetapi menyangkal sedang merencanakan invasi.
Inggris juga bersiap untuk memperkuat kelompok perang Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin Inggris di Estonia.
"Saya menyambut baik pernyataan Jerman bahwa Nord Stream 2 akan dipertimbangkan kembali jika terjadi serangan," ujar Johnson.
Pada Senin (7/2), Presiden AS Joe Biden mengatakan setelah bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa pipa gas Nord Stream 2 akan dihentikan jika Rusia menginvasi Ukraina. Scholz mengatakan kedua negara itu memiliki pendekatan yang sama mengenai isu Ukraina, Rusia, dan pemberlakuan sanksi, tetapi tidak secara langsung mengonfirmasi rencana Nord Stream 2.
Proyek energi paling memecah belah di Eropa, Nord Stream 2, dirancang untuk menggandakan jumlah gas yang mengalir dari Rusia langsung ke Jerman, melewati Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika