Friday, 14 Muharram 1444 / 12 August 2022

Friday, 14 Muharram 1444 / 12 August 2022

14 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

KontraS Nilai Kerangkeng Manusia Bukti Masyarakat tak Percaya Lembaga Formil

Sabtu 19 Feb 2022 07:33 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo

Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (26/1/2022).

Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (26/1/2022).

Foto: Antara/Oman
KontraS mengaku banyak tanda jejak dari dugaan pelanggaran HAM di kerangkeng manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan sejumlah permasalahan multidimensi yang ditemukan dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Pertama adalah adanya praktik kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Itu dibuktikan dari banyak sekali tanda-tanda jejak dari pelanggaran HAM yang dilakukan pada saat praktik kerangkeng manusia ini," peneliti HAM KontraS, Rozy Brilian dalam diskusi daring, Sabtu (19/2/2022).

Baca Juga

Kedua, adalah praktik perbudakan modern atau modern slavery. Ia tak habis pikir, masih adanya perbudakan oleh seorang yang notabenenya memiliki kuasa untuk mengeruk keuntungan tanpa memberikan hak yang pantas bagi para pekerjanya.

"Praktik serupa banyak terjadi di kebun sawit, menandakan minimnya pengawasan serta perlindungan terhadap pekerja atau buruh sawit," ujar Rozy.

Permasalahan selanjutnya adalah dari aspek sosiologis atau dukungan masyarakat. Ia melihat ada kepercayaan masyarakat terhadap praktik kerangkeng manusia untuk merehabilitasi pecandu narkoba, ketimbang lembaga formil.

"Ini juga menjadi problematis ketika masyarakat hari ini tidak mempercayai lembaga formil yang ada, dan cenderung mempercayakan satu lembaga ilegal bersifat tidak manusiawi dalam bentuk kerangkeng," ujar Rozy.

Terakhir adalah tata kelola dan kebijakan terhadap pengguna narkoba. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam kebijakannya terhadap pengguna narkoba.

"Hari ini kita masih cenderung mengedepankan paradigma dalam menghukum satu pengguna narkotika. Pada akhirnya itu berimplikasi pada tatanan masyarakat yang tidak mempercayai lembaga formil," ujar Rozy.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile