REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata sudah menerima pengaduan dari dua kubu warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah sejak tahun lalu. Warga Wadas terpecah antara mendukung atau menolak penambangan andesit di wilayahnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pihaknya bertugas menerima pengaduan warga dari mana saja tanpa memihak. Komnas HAM pun sudah berupaya memediasi kedua kubu warga Wadas.
"Komnas HAM dapat laporan dari dua pihak masyarakat (Wadas) sejak tahun lalu soal tambang andesit. Keduanya ngadu. Kami lakukan mediasi," kata Taufan dalam konferensi pers hasil penyelidikan Komnas HAM soal insiden Wadas pada Kamis (24/2/2022).
Taufan menyampaikan Komnas HAM berusaha menjembatani dua kubu warga Wadas agar kembali rukun. Komnas HAM sempat ingin mengadakan dialog pada Januari 2022. Namun warga yang kontra tambang andesit urung hadir dalam dialog di Kota Semarang itu.
"20 Januari mediasi di Kota Semarang nggak jalan sepenuhnya. Karena (warga) yang tidak setuju memilih tidak hadir. Tapi komunikasi kami cukup intens. Berlanjut yang di Semarang kemudian kami ke Wadas temui warga yang menolak," ujar Taufan.
Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, Komnas HAM menyatakan kedua kubu warga sebenarnya punya itikad menggelar dialog demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, Komnas HAM menyayangkan insiden kekerasan yang terjadi pada 8 Februari terhadap warga penolak tambang.
"Sudah ada kesepakatan memilih dialog. Tapi muncul masalah 8 Maret (insiden kekerasan). Yang tadinya jalur mediasi jadi bertambah ada proses penyelidikan dan pemantauan karena ada dugaan kekerasan, " ucap Taufan.
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia mengkritisi penerjunan ratusan anggota gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan mereka dalam rangka pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener serta penangkapan setidaknya 25 warga Wadas.
"Penurunan aparat keamanan secara besar-besaran dan bersenjata lengkap ke Desa Wadas merupakan bentuk intimidasi terhadap warga Wadas yang menolak tambang batu andesit di sana," kata Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena dalam siaran pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika