REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya lahir dari semangat reformasi. Karena itu, ia tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai melanggar konstitusi.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," ujar Surya lewat keterangan resminya, Selasa (1/3).
Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan, pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Serta DPRD yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Partai Nasdem, Paloh menegaskan, teguh memegang aturan bernegara yang merujuk konstitusi yang ada. Ia juga mengajak kepada para elite partai politik untuk mematuhi konstitusi. "Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," ujar Surya.
Selain itu, ia tak melihat adanya alasan untuk menunda Pemilu 2024. Menurut dia, penundaan dapat dilakukan jika adanya keadaan yang genting, seperti perang dan bencana alam yang luar biasa terjadi.
Namun, faktanya, kondisi negara saat ini dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja. Sistem perekonomian juga menunjukkan tren positif dan penanganan pandemi Covid-19 terus membaik setiap waktunya.
Ia mendorong kepada seluruh kader Partai Nasdem agar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 tepat pada waktunya. Seluruh kader partainya juga diminta tak menanggapi isu perpanjangan masa jabat presiden.
"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi superliberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya Nasdem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," ujar Paloh.
