REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan spekulasinya terkait kelangkaan minyak goreng di banyak daerah. Salah satunya adalah adanya pihak yang menyelundupkan barang tersebut ke luar negeri.
"Ini adalah spekulasi atau deduksi kami dari Kementerian Perdagangan, ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini," ujar Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3).
"Artinya, misalnya contohnya (pihak tersebut) masuk ke tempat industri, yang seharusnya konsumsi masyarakat ke industri, yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton per tahunnya atau setara 350 juta sebulannya itu atau diseludupkan ke luar negeri," sambungnya.
Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), tercatat jumlah CPO yang berhasil terkumpul sebanyak 720 ribu ton. Dari jumlah yang terkumpul tersebur, yang berhasil dijadikan minyak goreng sebanyak 570 juta liter.
Melihat data tersebut, berdasarkan hitungan kasar seharusnya jumlah tersebut mencukupi kebutuhan minyak goreng nasional. Namun realitasnya, ia menemukan banyak daerah yang justru mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Menurut BPS kita konsumsi satu liter per bulan, dengan 570 juta liter itu setara dua liter untuk seluruh orang Indonesia. Jadi kalau dilihat itu 168 persen dari kebutuhan konsumsi per bulan yang diperkirakan 327 ribu ton, jadi secara teoritis ini sudah jalan," ujar Lutfi.
Ia mengungkapkan adanya mafia dan spekulan memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan. Contohnya, tiga provinsi yang distribusi minyak gorengnya sesungguhnya cukup untuk masyarakatnya, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Bahkan di Jawa Timur, minyak goreng yang didistribusikan mencapai 91 juta liter. Sedangkang di Sumatera Utara mencapai 60 juta liter dan DKI Jakarta sebesar 85 juta liter.
"Jadi,spekulasi kita, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," ujar Lutfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika