Senin 28 Mar 2022 04:40 WIB

Zulhas: Usulan Penundaan Pemilu Bukan Urusan Jokowi

Perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Fuji Pratiwi
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Zulhas menjelaskan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak ada sangkut pautnya dengan Presiden Joko Widodo.
Foto: Tangkapan Layar
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Zulhas menjelaskan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak ada sangkut pautnya dengan Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang digaungkan oleh ia, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan, wacana tersebut tak ada sangkut pautnya dengan Presiden Joko Widodo.

"Perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai. Maka jangan suka nyalahin presiden dong, Pak Jokowi diserang. Ini bukan urusan Pak Jokowi. Ini saya tidak ngebela loh, tapi ini betul," ujar Zulhas di Novotel Hotel, Jakarta, Ahad (27/3/2022).

Baca Juga

Sekali lagi dijelaskannya, wacana penundaan pemilu hadir dari pembicaraan antarpartai politik. Saat ini, sudah ada tiga partai yang disebutnya setuju untuk melakukan penundaan, yakni Partai Golkar, PKB, dan PAN.

"Bincang-bincang ini yang setuju mau baru saya, Golkar, PKB. Nasdem, PDI, yang lain tidak bisa ya, tidak bisa dong (menunda Pemilu 2024)," ujar Zulhas.

Adapun wacana penundaan Pemilu 2024 dapat terealisasi lewat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, Zulhas yang merupakan Wakil Ketua MPR menjelaskan bahwa itu bisa terjadi jika 3/4 anggota MPR mengusulkan hal tersebut.

"Harus 3/4 suara MPR, kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya, PKB, Golkar ya tidak cukup," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semua pihak, termasuk dirimya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. Artinya, Jokowi menegaskan, siapa pun boleh saja mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, tapi pada pelaksanaannya semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi.

Usulan penundaan pemilu tersebut awalnya dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seusai menerima perwakilan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Muhaimin mengklaim para pelaku usaha khawatir masa transisi kekuasaan dapat menyebabkan ketidakpastian di sektor ekonomi dan bisnis sehingga ia mengusulkan Pemilu Serentak 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, pernyataan Jokowi terkait usul penundaan Pemilu 2024 tidak perlu diutak-atik. "Pernyataan Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami, tidak usah utak-atik," kata Faldo di Jakarta, Senin (7/3/2022).

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement