REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (1/4/2022) mengadopsi tiga resolusi yang mendukung Palestina. Resolusi tersebut mengutuk tindakan pemukim Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan.
Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (2/4/2022), Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar pertemuan sesi ke-49 sejak 28 Februari hingga 1 April. Selama sesi tersebut ada 35 resolusi yang diterima, dan tiga di antaranya terkait dengan konflik Palestina-Israel. Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Federico Villegas, mengatakan, ini adalah sesi terpanjang dalam sejarah Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Dalam resolusi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dewan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk hidup dalam kebebasan, keadilan, dan martabat serta hak atas Negara Palestina mereka yang merdeka,” kata pernyataan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Dalam resolusi tersebut, setiap negara diminta memastikan kewajiban mereka untuk tidak mengakui, serta tidak memberikan bantuan mengenai pelanggaran serius norma-norma hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Resolusi tersebut juga meminta negara mengadopsi langkah-langkah mempromosikan realisasi hak bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengadopsi resolusi tentang permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Golan Suriah. Dewan menegaskan kembali bahwa, pemukiman Israel yang didirikan pada 1967 di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Golan Suriah adalah ilegal menurut hukum internasional. Hal ini merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai solusi dua negara, serta perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif.
Dalam resolusi tentang hak asasi manusia di Dataran Tinggi Golan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyesalkan praktik otoritas Israel yang mempengaruhi hak asasi manusia warga Suriah di Dataran Tinggi Golan. Dewan Hak Asasi Manusia meminta agar sekretaris jenderal PBB membawa resolusi ini kepada semua pemerintah, organ-organ PBB yang kompeten, badan-badan khusus, organisasi antar pemerintah internasional dan regional, serta organisasi kemanusiaan internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Laporan itu menyoroti peningkatan jumlah pemukiman Yahudi, pelanggaran hak-hak pemukim dan penghancuran properti pribadi milik warga Palestina. Laporan tersebut membahas kegiatan pemukiman ilegal antara 1 November 2020, dan 31 Oktober 2021, ketika Israel meningkatkan jumlah pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Laporan itu mengatakan, jumlah properti pribadi yang dihancurkan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina mencapai jumlah tertinggi. Sementara itu Pasukan Keamanan Israel tidak melindungi warga Palestina dalam menghadapi kekerasan oleh pemukim Yahudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika