BLT Segera Cair dan tidak Harus Digunakan untuk Minyak Goreng

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Dessy Suciati Saputri, Antara

Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 300 ribu tidak harus digunakan untuk membeli minyak. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan BLT minyak goreng bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca Juga

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, BLT minyak goreng ini sebenarnya merupakan bantuan sosial (bansos) pangan. Karena itu, dana BLT Rp 300 ribu itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok selain minyak goreng (migor).

"Bapak Presiden kan menyampaikan ini BLT minyak goreng. Sebetulnya penggunaannya untuk pangan, tidak berarti penggunaannya harus menjadi minyak goreng. Jadi tergantung kebutuhan warga," ujar Harry kepada wartawan di Kantor Kemensos, Selasa (5/4/2022).

Harry menambahkan, BLT minyak goreng ini hadir untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga produk kebutuhan pokok. Program BLT ini akan melengkapi program bansos sebelumnya dalam menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.

"Jadi ini (BLT minyak goreng) merupakan perlindungannya, bantalannya. Penebalan bansos melalui BLT," kata Harry.

Harry menyebut, pihaknya akan menyalurkan BLT minyak goreng ini kepada 20,5 juta keluarga. Penerimanya terdiri atas 18,8 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima Bansos Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 1,85 juta keluarga penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

"Waktu penyalurannya antara tanggal 4-21 April 2022," kata Harry. Setiap keluarga, lanjut dia, akan menerima BLT senilai Rp 300 ribu. Penyalurannya akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia.

Harry menambahkan, penyaluran BLT minyak goreng khusus 2,5 juta pedagang kali lima (PKL) tidak diurus oleh Kemensos. Penyalurannya akan ditangani TNI/Polri. Data yang digunakan juga bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Mereka (TNI/Polri) punya data sendiri, karena penyalurannya menjaring PKL dan pedagang," ujar Harry.

Program BLT minyak goreng ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (1/4/2022) lalu. Dia bilang, program ini diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,9 triliun untuk program ini.

Kenaikan harga bahan pangan dan energi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemerintah terus mempertebal program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan berbagai komoditas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat di antaranya yakni Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT minyak goreng, dan juga BLT dana desa.

Hal ini disampaikannya usai sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). “Pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan Kartu Sembako 18,8 (juta) plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk 3 bulan atau Rp 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan. Dan diharapkan dalam bulan Ramadhan bisa diberikan. Dan program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program baru yakni bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta yang senilai Rp 1 juta per penerima. Program bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.

Airlangga juga mengatakan, terdapat usulan untuk memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro sebesar Rp 600 ribu per penerima dengan sasaran sekitar 12 juta.