Sabtu 23 Apr 2022 09:44 WIB

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Tepat

Pemerintah diminta membanjiri dulu kebutuhan dalam negeri sebelum buka lagi ekspor.

Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akibat masih tingginya harga minyak goreng di dalam negeri.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akibat masih tingginya harga minyak goreng di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk negara hadir menjaga kebutuhan rakyat.

"Top markotop, Pak Presiden. Kebijakan ini bukti negara hadir menjaga kebutuhan rakyat, negara hadir mendahulukan kepentingan rakyat, negara hadir melawan kepentingan pengusaha CPO (crude palm oil), dan oligarki sawit yang sedang berburu cuan di saat harga melonjak di pasar global," kata Mufti kepada wartawan di Surabaya, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga

Mufti menjelaskan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selaras dengan konsentrasi dirinya selama ini di DPR RI. "Intinya sejak awal saya memang bilang bahwa pemerintah harus banjiri pasar dahulu sampai situasi normal, sampai harga baru yang terjangkau ini terbentuk. Baru buka kembali keran ekspor," kata Mufti yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim tersebut.

Kebijakan Jokowi, kata Mufti, bisa menegakkan kedaulatan dan kemampuan Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Yaitu sekitar 30 persen kebutuhan CPO dunia dipasok dari Tanah Air. "Fenomena beberapa bulan ini menunjukkan sebuah ironi, di manaIndonesia sebagai produsen CPO terbesar justru mengalami kelangkaan minyak sawit. Kebijakan Presiden Jokowi kembali menegakkan kedaulatan dan kemampuan kita sebagai produsen CPO raksasa dunia yang tampil membela rakyatnya," katanya.

Mufti memaparkan konsumsi minyak sawit Indonesia berkisar 18 juta ton, hal ini berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Karena itu pemerintah harus memastikan suplai bisa melampaui kebutuhan tersebut sehingga harga terkendali.

"Memang menjadi tantangan, ketika harga di luar negeri begitu menggiurkan, pasti berbondong-bondong ekspor. Nah, sekarang pemerintah sudah betul dengan memastikan suplai dalam negeri terpenuhi dulu lewat pelarangan ekspor," kata politikus PDI Perjuangan itu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement