REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperkirakan, semua desa sudah teraliri listrik pada 2030 mendatang. Selain itu, semua desa diproyeksikan sudah didominasi jalan aspal pada 2032.
Koordinator Desa Kawasan Perdesaan pada Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT, Nurhadi menjelaskan, pada 2018 terdapat 2.275 desa yang belum teraliri listrik. Sedangkan pada 2021, masih ada 941 desa yang belum dapat aliran setrum.
"Diperkirakan seluruh desa di indonesia sudah teraliri listrik pada tahun 2030 atau nilai elektrifikasi desa 100 persen," kata Nurhadi dalam webinar bertajuk 'Proyeksi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2022-2045, Senin (23/5/2022).
Adapun jumlah desa pada 2030 diproyeksikan sebanyak 74.970.
Meski seluruh desa baru teraliri listrik pada 2030, tapi Kemendes memproyeksikan bahwa jaringan internet sudah tersedia di seluruh desa pada 2022 ini. Tahun ini tercatat ada 74.964 desa di seluruh Indonesia.
"Keberadaan jaringan internet di desa mengalami peningkatan yang signifikan dan diproyeksikan internet sudah akan terpenuhi ke seluruh desa pada tahun 2022," ujarnya.
Selain itu, Kemendes juga memproyeksikan seluruh desa, tepatnya 74.972 desa, sudah didominasi jalan aspal dan beton pada 2032. Adapun pada tahun 2021, baru 57.697 desa yang aksesnya didominasi jalan aspal dan beton.
Meski semua desa sudah punya jalan aspal pada 2032, kata Nurhadi, tapi jasa ekspedisi belum akan mencapai seluruh desa pada tahun yang sama. Kemendes memproyeksikan jasa pengiriman barang baru akan mencapai 70.171 desa pada 2045. Adapun tahun 2021, tercatat hanya 25.053 desa yang memiliki akses terhadap jasa ekspedisi.
Selain itu, Kemendes juga memproyeksikan bahwa masyarakat di 74.963 desa sudah memiliki jamban pribadi pada 2024. Diproyeksikan pula bahwa baru akan ada 33.126 desa yang memiliki tempat pembuangan sampah sementara pada 2045. Di sisi lain, diperkirakan ada 25.664 desa yang memiliki pasar desa pada 2045.
Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovic Agusta mengatakan, proyeksi ini dibuat dengan mengacu pada data puluhan ribu desa dan data jutaan penduduk. Digunakan pula data dari kementerian dan lembaga lain dalam proses pengolahan hingga akhirnya didapatkan angka proyeksi 2045.
"Proyeksi ini adalah real yang akan terjadi 2045 atas desa, daerah tertinggal, dan daerah transmigrasi, kalau kebijakan yang diterapkan masih sama seperti 3-10 terakhir. Jadi ini adalah data proyeksi faktual karena tidak dinaikkan, tidak diturunkan, dan tidak diasumsikan ada kebijakan baru," kata Ivanovic.
Ivanovic berharap, hasil proyeksi ini bisa dijadikan acuan oleh Kemendes PDTT maupun kementerian/lembaga lain dalam menyusun kebijakan.
