REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sedang menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 meliputi anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana. Persiapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari beserta jajarannya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5/2022) kemarin.
"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras (sarana dan prasarana), cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Menurut dia, setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh anggota KPU memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda-beda dengan eskalasi yang juga beda-beda. Untuk itu, seperti disampaikan Kapolri usai audiensi dengan anggota KPU RI bahwa Polri perlu persiapkan pengamanan lebih awal.
"Tujuannya agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujar Dedi.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan bahwa Polri bakal menggelar Operasi Mantap Brata secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran. Operasi Mantap Brata ini dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian penahapan Pemilu 2024.
Waktu pelaksanaan operasi ini diputuskan setelah rapat dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penahapan pemilu. Ia mengatakan bahwa Polri juga bekerja sama atau bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, penyelenggara pemilu, dan pemda.
