REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disarankan cermat memilih calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro.
Siti mengatakan, KIB jangan hanya memikirkan elektabilitas tokoh di survei untuk mengusung calon presiden. Menurut dia, tak ada jaminan kompetensi dari tokoh populer dan memiliki elektabilitas tinggi di survei.
“KIB semestinya mempertimbangkan secara cermat calon pemimpin yang nemiliki kualifikasi. Tak sekadar hanya terpaku pada hasil-hasil survei tentang popularitas saja yang tak ada jaminan mengenai kualitas/kompetensi dan kapabilitas calon,” kata Siti saat dihubungi, Selasa (7/6/2022).
Siti mengusulkan, Partai Golkar, PAN dan PPP bisa memulai membuat konvensi untuk menjaring calon yang bagus dan bisa diusing dalam Pillpres 2024. Dia juga meminta KIB tak promosikan tokoh yang kontroversial dalam Pilpres 2024.
“KIB perlu mempromosikan calon yang tidak kontroversial dan potensial untuk dibully karena memiliki catatan-catatan buruk terkait etika, pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat,” kata dia.
Menurut dia, masih ada waktu satu tahun untuk menggelar konvensi sebelum pendaftaran capres dan cawapres. KIB, kata dia, bisa memulai langkah awal dengan membuat kriteria calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan.
“Kebutuhan mendesak Indonesia, jangka pendek, menengah dan panjang perlu menjadi pertimbangan serius agar pasangan calon yang diusung benar-benar tepat dan akurat untuk kepentingan rakyat dan NKRI,” kata Prof Siti.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN merupakan berdasarkan kesepakatan awal dan kesetaraan antar partai politik.
Suharso merasa aneh bila ada pihak-pihak yang cemburu dengan terjalinnya KIB. Ia menilai pihak yang tidak suka dengan kehadiran KIB menunjukan permainan politik yang tidak baik.
"Kami kira semestinya aneh bin ajaib ada orang kita berteman dan menjalin hubungan kemudian cemburu kemudian melakukan sesuatu saya kira tidak pada tempatnya dan itu menunjukkan permainan politik yang tidak baik," ujar Suharso saat silaturahmi nasional KIB di kawasan Gelora Bung Karno, Sabtu (4/6).
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut antar rekan KIB akan saling mengisi. Pihaknya juga punya tujuan bersama untuk menang Pemilu 2024.
"Seluruh koalisi tujuan utamanya menaikkan elektabilitas dan kedua tujuan koalisi untuk saling mengisi, dan saling mengisi diperlukan untuk kita," ujarnya.
PAN Zulkifli Hasan menegaskan, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki tujuan untuk menghilangkan politik identitas. Politik identitas ini menguat dalam dua Pilpres belakangan.
"Tujuannya kan untuk menghilangkan politik identitas," ujar Zulkifli.
Zulkifli menilai, KIB merupakan koalisi yang religius. Tujuan menghilangkan politik identitas ini pula yang akhirnya membuat ketiga partai membuat kesepahaman.
"Kita adalah koalisi religius, baik muslim tradisional maupun modern. Itu yang akan kita dorong, itu yang membuat kita menandatangani kesepahaman," katanya.
