Sabtu 25 Jun 2022 11:53 WIB

Rusia Peringatkan Status Ukraina dan Moldova Sebagai Calon Anggota Uni Eropa

Moskow mengatakan perlu mengirimkan pasukan ke Ukraina.

Bendera Uni Eropa. Rusia pada Jumat (24/6/2022) mengatakan keputusan para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk memberikan status calon anggota EU kepada Ukraina dan Moldova akan menimbulkan konsekuensi negatif.
Foto: Anadolu Agency
Bendera Uni Eropa. Rusia pada Jumat (24/6/2022) mengatakan keputusan para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk memberikan status calon anggota EU kepada Ukraina dan Moldova akan menimbulkan konsekuensi negatif.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia pada Jumat (24/6/2022) mengatakan keputusan para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk memberikan status calon anggota EU kepada Ukraina dan Moldova akan menimbulkan konsekuensi negatif. Rusia juga mengatakan pemberian status tersebut bisa berarti memperbudak negara-negara tetangga UE.

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia Mariz Zakharova menyebut langkah UE tersebut sebagai upaya untuk merangsek ke lingkup pengaruh Rusia di Persemakmuran Negara-negara Independen (CIS), yang terdiri dari negara-negara bekas Soviet."Dengan memutuskan untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina dan Moldova, Uni Eropa menegaskan terus secara aktif mengeksploitasi CIS pada tingkat geopolitik, menggunakannya untuk 'menahan; Rusia," katanya melalui pernyataan.

Baca Juga

"Mereka tidak memikirkan konsekuensi negatif yang timbul dari langkah seperti itu," ujarnya.

Dengan memperluas keanggotaan ke Ukraina dan Moldova --dua republik bekas Soviet, Zakharova mengatakan UE sedang mengorbankan ideologi demokratik melalui ekspansi tak terkendali serta perbudakan politik dan ekonomi pada negara-negara tetangganya. Proses yang dijalani sebuah negara untuk menjadi anggota Uni Eropa bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Kendati demikian, keputusan UE untuk menerima Ukraina dan Moldova sebagai calon anggotanya merupakan simbol niat kelompok negara Eropa tersebut untuk menjangkau lebih dalam ke bekas Uni Soviet. Moskow mengatakan pihaknya perlu mengirimkan pasukan ke Ukraina, sebagian, untuk mencegah wilayah negara itu digunakan untuk menyerang Rusia.

Negara-negara Barat maupun pemerintah Ukraina mengatakan pernyataan Rusia itu merupakan alasan tak berdasar untuk membenarkan perampasan tanah.

sumber : Antara/Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement