REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi E DRPD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengkritik kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Itu terkait masih belum terurusnya 364 sekolah, terdiri 293 gedung SD dan 53 gedung SMP di Ibu Kota, yang kondisinya rawan ambruk. Padahal dalam APBD 2011, alokasi anggaran pendidikan sebesar 22 persen dari Rp 27,95 triliun alias Rp 6,15 triliun.
Menurut Dwi, Komisi E yang membidangi pendidikan sejak jauh-jauh hari sudah menekankan kepada Kepala Disdik maupun Sudin untuk memetakan dan mengajukan sekolah-sekolah yang rawan ambruk dalam proses perencanaan APBD. Sehingga, hal itu menghasilkan pembahasan tentang alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan prioritas. “Sayangnya, hingga kini Disdik tak juga melakukan itu,” kata Dwi kepada Republika pada Selasa (3/5).
Dengan banyaknya sekolah yang rawan ambruk, maka pemerintah perlu mengevaluasi tentang perencanaan anggaran dengan rencana output teralokasi anggaran untuk kepentingan rehabilitasi sekolah yang rawan ambruk itu. Konkritnya, sambung dia, dalam beberapa hari ini Komisi E akan meninjau sekolah yang rawan roboh, baik berdasarkan data Disdik dan Sudin maupun laporan masyarakat. “Kami akan cek langsung ke lapangan,” jelasnya.
Dwi menyebut anggaran Disdik DKI Jakarta bertahun-tahun terus meningkat. Dana untuk peningkatan sarana dan prasarana perbaikan sekolah tahun ini bahkan sangat besar mencapai Rp 1,3 triliun. Tujuannya, kata dia, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan profesional.