REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Universal Footwear Utama (UFU) Indonesia menolak memenuhi desakan ratusan buruh PT Dong Kuk yang melakukan unjuk rasa bersama massa Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (26/12) kemarin. Pasalnya, para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa bukan merupakan karyawan PT UFU Indonesia.
"Yang berunjuk rasa kemarin itu bukan karyawan PT UFU," tegas HRD dan GA Manager PT UFU Indonesia, Juhendri dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Jumat (30/12).
Ia menuturkan, posisi PT UFU Indonesia dengan PT Dong Kuk hanyalah hubungan bisnis semata dan bukan merupakan anak perusahaan seperti diberitakan sebelumnya. "Jadi ketika PT Dong Kuk tutup sekitar 400 karyawannya dimasukkan sebagai pekerja di PT UFU, sementara sisanya sekitar kurang lebih 152 menolak untuk bergabung," tutunya.
Jadi, menurut Juhendri, tuntutan para buruh yang didalamnya terdapat anggota FPI Tangerang salah alamat. Dijelaskan dia, PT UFU Indonesia bekerja sama dengan PT Dong Kuk dalam memproduksi sepatu 'Geox'.
Sebelumnya diberitakan Ratusan buruh PT Dong Kuk yang merupakan anak perusahaan PT Universal Footwear Utama (UFU) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Industri II, Blok G, Nomor 1 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (26/12).
Mereka berdemo bersama dengan massa dari Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Tangerang. Dalam orasinya, mereka memprotes Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh PT UFU yang berlokasi di Mauk, Priuk Jaya, Kabupaten Tangerang. Dari sekitar 500 pekerja yang di PHK, 160 di antaranya merupakan keluarga atau anggota FPI.
Massa menuntut diberikan pesangon sesuai dengan lamanya masa kerja. "Tuntutan kami sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 tentang pesangon karyawan yang di PHK," kata salah satu buruh yang juga anggota FPI Kabupaten Tangerang Sulaeman, Senin (26/12).
Ia mengaku hanya dibayar satu bulan gaji padahal sudah bekerja selama 15 tahun. Sebelumnya, para buruh sudah berusaha mengadukan nasib mereka ke tim advokasi FPI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika