REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DKI Jakarta perlu dipimpin oleh gubernur yang mempunyai kapasitas atau berlatar belakang teknokrat. Alasannya, permasalahan di Jakarta berbeda dengan kota lainnya.
"Tidak bisa orang awam. Harus teknokrat. Jakarta tidak bisa dipimpin oleh gubernur yang hanya pintar konsep namun tidak paham memecahkan masalah," kata Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies, Mulyana W Kusuma saat diskusi 'Jakarta, Keberagaman dan Kekinian' di Jakarta, Rabu (22/2).
Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah Jakarta terutama banjir, kemacetan, perumahan dan sosial sulit dipecahkan oleh pemimpin yang tidak mempunyai kapasitas teknokrat.
"Jakarta beda dengan kota lain," katanya sekali lagi.
Oleh sebab itu, Mulyana merasa heran ada calon gubernur yang mengatakan akan menghentikan pembangunan jalan tol di Jakarta.
Mulyana mengatakan, kemampuan teknokrat merupakan syarat utama menjadi gubernur Jakarta. Sementara syarat lainnya adalah kepemimpinan.
"Jakarta sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama kelompok dan lainnya. Sehingga gubernur harus diterima oleh berbagai kelompok," katanya.
"Kepemimpinannya tidak hanya dalam masalah pemerintahan saja namun juga diterima di tengah keberagaman," katanya.
Gubernur DKI Jakarta juga harus mempunyai relasi dan mampu berkomunikasi dengan berbagai macam kelompok masyarakat serta mempunyai rekam jejak yang bagus.
Mengenai rekam jejak, Mulyana mengatakan hal itu bukan berarti yang tidak pernah terjun di pemerintahan tidak mampu memimpin Jakarta namun jika sebelumnya pernah terjun di pemerintahan maka hal itu merupakan suatu keuntungan.
Pemilihan Gubernur Jakarta akan digelar pada 11 Juli 2012. Pendaftaran calon gubernur dari partai politik akan dibuka pada 13-19 Maret. Sementara pendaftaran untuk calon independen sudah dibuka sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika