REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Maraknya kasus human trafficking (perdagangan manusia) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, pemprov sengaja menganggarkan dana untuk menekan jumlah kasus tersebut. Pemprov Jabar mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar untuk penanganan human trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggaran tersebut disalurkan melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar dan beberapa lembaga lainnya.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, memaparkan dana tersebut di antaranya disalurkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dan Gugus Tugas Pencegahan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Heryawan menyatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menurunkan kasus human trafficking yang jumlahnya masih tinggi di Jawa Barat. Salah satunya untuk biaya pelatihan para korban sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing. "Jadi sebelum dipulangkan, kita bekali mereka dengan semacam keterampilan dulu," kata Heryawan, Kamis (12/1).

Selain itu, Pemprov Jabar juga telah membuat nota kesepahaman dengan Provinsi Riau, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan beberapa provinsi lain di Sumatera dan Kalimantan. "Disamping itu, kami juga membuat nota kesepahaman dengan LSM. Ini semua agar koordinasi penangaan human trafficking bisa lebih efektif,” terang dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua P2TP2A Netty Heryawan memaparkan, sepanjang 2010 lalu, jumlah korban yang ditangani lembaganya sebanyak 192 kasus. Sebanyak 181 di antaranya merupakan korban trafficking, yang kebanyakan ditemukan di Cianjur dan Garut.

Dua orang dari daerah ini kembali diperdagangkan dengan menggunakan identitas yang berbeda. "Sedangkan sisanya yang sebelas lagi merupakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak." terang Netty.

Netty mengakui, Jawa Barat merupakan provinsi pertama dengan jumlah kasus trafficking terbanyak di Indonesia. Namun dia yakin, hal tersebut bisa diimbangi secara bertahap. Banyaknya lembaga yang dilibatkan, diharapkan bisa menjadi solusi dalam penanggulangan dan pencegahan human trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika