REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terus mewaspadai serangan ulat bulu yang semakin meluas hingga mencapai perbatasan Kabupaten Sumedang.
"Aparat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu terus melakukan pengawasan dan penelitian untuk mengatasi serangan ulat bulu itu," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indramayu, Ir Anang, Sabtu.
Dikatakannya, pengawasan selama ini difokuskan ke lahan perkebunan manggga karena di Indramayu diperkirakan ada 1,5 juta pohon mangga yang tersebar di 30 Kecamatan mulai dari perbatasan dengan Subang, Sumedang dan Cirebon.
"Hewan pemangsa ulat bulu terutama burung keberadaanya di wilayah Kabupaten Indramayu semakin berkurang, karena maraknya perburuan liar terhadpa burung tersebut,"katanya.
Ia berharap petani mangga tetap waspada dan segera memberi laporan jika tanaman mangga mereka terjadi serangan ulat bulu, supaya Dinas Pertanian dan Peteranakan secepatnya mengambil tindakan. Selama ini di Kabupaten Indramayu masih aman dari serangan ulat bulu.
Sementara itu Rojak Ma'nun salah seorang petani mangga di Indramayu mengaku, perkebunan mangga miliknya aman dari serangan ulat bulu, namun saat ini hasil dari perkebunan mangga tersebut tidak dapat diandalakan karena tahun lalu gagal panen.
"Petani mangga di Indramayu gagal panen akibat hujan berkepanjangan, sementara hama pengganggu pohon mangga masih bisa diatasi, untuk ulat bulu mudah-mudahan tidak menyerang lahannya," kata Rojak.
Dia menambahkan, jika ulat bulu menyerang Kabupaten Indramayu diperkirakan cara mengatasinya seperti didaerah Jawa Timur dengan menebang pohon mangga, sehingga petani kehilangan tanaman mangga tersebut, sedangkan modal tanam bibit mangga hingga berbuah cukup tinggi.
"Dirinya berharap musim hujan segera usai karena memasuki kemarau biasanya ulat bulu maupun ulat lain perkembangan menjadi kepongpong lebih cepat, selain itu pohon mangga dapat berbuah secara maksimal berbeda saat ini bunga mangga mati akibat hujan ,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika