REPUBLIKA.CO.ID, SERANG—Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Untirta Movement Community (UMC) menggelar aksi damai di depan Kampus Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten, menyusul meninggalnya balita penderita gizi buruk, Evi Aprilia, 4 tahun, warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Mereka menuntut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Serang dicopot karena dinilai lamban menuntaskan kasus gizi buruk di Banten.
Dalam aksinya mereka mengingatkan seluruh pihak untuk serius menuntaskan kasus gizi. Menurut mereka, kasus gizi buruk di Banten seperti fenomena gunung es. “Hanya kasus Evi Aprilia yang nampak kepermukaan, padahal kenyataannya lebih banyak lagi. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Mahendra, presiden UMC, Selasa (19/4).
Menurut Mahendra, sekitar 9.378 bayi lima tahun (balita) penderita gizi buruk butuh pertolongan. Namun, pemerintah terkesan lamban menuntaskan kasus gizi buruk sehingga menimbulkan korban, seperti kasus Evi Aprilia.
Bahkan, dari data dari terakhir Dinas Kesehatan Provinsi Banten, prosentase jumlah penderita gizi buruk meningkat sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 8.737 balita gizi buruk dari 839.857 balita terpantau. Kasus gizi buruk ini merata di hampir semua kota/kabupaten di Provinsi Banten.
Prosentase jumlah balita gizi buruk tertinggi justru terdapat di Kota Serang sebesar 1,70 persen atau sebanyak 615 balita gizi buruk dari 36.192 balita terpantau. Disusul, Kota Tangerang sebesar 1,44 persen atau sebanyak 1.657 balita gizi buruk dari 115.254 balita terpantau.
Kabupaten Lebak sebanyak 1.027 balita atau 1,02 persen dari 100.955 balita terpantau. Sedangkan, di Kabupaten Tangerang tercatat 2.166 balita gizi buruk atau 0,95 persen dari 227.343 balita terpantau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.398 balita atau 1,30 persen dari 107.342 balita terpantau, Kota Cilegon 241 balita atau 0,83 persen dari 28,883 balita terpantau. Terakhir di Kota Tangerang Selatan sebanyak 323 balita gizi buruk atau 0,41 persen dari 79.593 balita terpantau.
“Sekali lagi, ini masalah serius yang luput dari perhatian,” kata Mahendra. Ia mendesak seluruh pihak terutama pemerintah memprioritaskan penyelesaikan kasus gizi buruk di Banten. “Prioritaskan APBD untuk kepentingan rakyat, terutama kesehatan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika