REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA-- Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang dibubarkan secara paksa oleh aparat TNI/Polri pada Rabu (19/10) karena dianggap berindikasi makar.

"Kami di Majelis Rakyat Papua (MRP) menghargai kongres itu sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi. Tetapi kami di MRP sama sekali tidak terlibat hanya saja terus memantau jalannya kongres itu," kata dia, Kamis.

Menurut Timotius, MRP Sebagai lembaga kultur dan lembaga negara yang ada di daerah dan bermitra dengan lembaga lain, serta secara khusus lahir dan memperoleh kewenangan sesuai amanat Undang-Undang otonomi Khusus Papua, siap menjaga dan memperjuangkan hak dasar orang Papua.

Menyinggung adanya pembubaran paksa dan penangkapan beberapa warga dan tokoh Papua saat KRP III, Rabu (19/10), Timotius Murib mengatakan pihaknya akan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku, dan terus mengawal jalannya proses hukum itu sendiri.

"Terkait penangkapan ini, MRP akan pelajari dan meninjaunya. Kami juga akan mengawal jalannya proses hukum apalagi yang ditangkap adalah warga asli Papua. MRP sendiri akan ikut bantu aparat penegak hukum untuk melihat tindakan yang dianggap melanggar hukum itu," jelasnya.

Kongres Rakyat Papua III yang dimulai Minggu, 16 Oktober 2011, dibubarkan aparat keamanan pada Rabu (19/10) sekitar pukul 15.00 WIT karena dianggap ada tindakan makar. Aparat menangkap orang-orang penting dalam KRP III serta hingga ratusan peserta dan anggota pasukan Penjaga Tanah Papua (Petapa).

Hingga Kamis siang, para peserta tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Papua.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wahcayono yang dihubungi terpisah belum memastikan pasal mana yang akan dikenakan kepada warga yang ditangkap tersebut.

"Mereka masih dalam pemeriksaan awal. Tidak semuanya dinyatakan tersangka, pasti ada yang dilepas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika