REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tentara Pembebasan Papua Merdeka (TPM) ingin dilibatkan dalam pengamanan Freeport, karena ingin diakui keberadaannya.

Selama ini pengamanan hanya didominasi TNI-Polri. "TNI-Polri bisa berdialog dengan mereka," ujar Anggota DPD Papua, Paulus Yohanes Sumino, saat dihubungi, Rabu (26/10).

Mereka merasa iri, kenapa selama ini mereka tidak dilibatkan. Paulus menilai TPM hanya ingin menunjukkan kebolehannya dalam menjaga keamanan perusahaan tambang emas itu.

Namun demikian, Paulus menyatakan TPM sulit untuk terlibat langsung dalam pengamanan, karena Undang-Undang melarang. Pengamanan obyek vital hanya bisa dilakukan TNI-Polri. Ketiga pihak perlu berunding bersama untuk mengetahui apa yang diinginkan.

Paulus menilai keinginan TPM untuk terlibat pengamanan Freeport mengandung kepentingan politik. "Pemerintah harus menyediakan wadah agar aspirasi mereka tersalurkan," sarannya.

Pemerintah bisa mencontoh penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah GAM menyerah, pemerintah menyediakan wadah berpolitik dengan didirikannya partai GAM. Aspirasi mereka untuk berpolitik akhirnya dapat tersalurkan.

Selain itu, TNI dan Polri juga diharapkannya dapat merekrut anggota TPM untuk menjadi personel TNI dan Polri. Hal ini diperlukan agar semangat mereka menjaga kedaulatan NKRI dapat tersalurkan. Selain itu mereka juga ingin menjadi aparat penegak hukum, yaitu menjadi anggota Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika