REPUBLIKA.CO.ID,  MATARAM -- Unjuk rasa terkait tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 24 Desember 2011, kembali terjadi setelah hampir dua pekan terhenti.

Lebih dari 30 orang mahasiswa dari berbagai elemen kembali mendatangi Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat, guna menyampaikan berbagai tuntutan terkait tragedi Bima.

Selain Serikat Tani Nasional (STN) NTB, juga Kelompok dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, dan aktivis Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI).

Kelompok Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMD) NTB dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga ambil bagian dalam unjuk rasa itu. Para aktivis itu menamakan diri Koalisi Rakyat NTB, dan berunjuk rasa untuk menggugah pimpinan wilayah di NTB terkait tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Bima.

Saat tragedi itu mencuat, unjuk rasa dilakukan di berbagai lokasi di wilayah NTB hingga berakhir 29 Desember 2011 dan kini kembali terjadi. Seperti unjuk rasa sebelumnya, mereka hendak menerobos masuk ke halaman kantor gubernur setelah berorasi hampir sejam, namun dihadang oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Pemprov NTB.

Pengunjuk rasa menghendaki Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyikapi ketidakberesan pascatragedi Sape, Bima, seperti Bupati Bima belum mau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

Para pengunjuk rasa juga mendesak Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, untuk melakukan upaya nyata terkait tragedi berdarah di Bima itu. Bahkan, menuding Gubernur NTB belum banyak berbuat, sehingga mencuat tuntutan pengunduran diri yang disampaikan dalam orasi secara bergantian itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika