REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Pemimpin oposisi Sri Lanka, Sajith Premadasa mengundurkan diri dari pencalonan untuk menjadi presiden negara kepulauan, Selasa (19/7/2022). Ia memutuskan untuk mendukung kandidat saingannya.
"Demi kebaikan yang lebih besar dari negara saya yang saya cintai dan orang-orang yang saya sayangi, saya dengan ini menarik pencalonan saya untuk posisi presiden," kata Premadasa di Twitter.
"Partainya dan aliansi serta mitra oposisi akan bekerja keras untuk menjadikan Dullas Alahapperuma sebagai pemenang," ujarnya menambahkan.
Selain Premadasa, kandidat yang akan dipilih Parlemen sebagai presiden adalah pemimpin partai oposisi utama, Dullas Alahapperuma. Ia adalah mantan menteri di bawah Rajapaksa yang kemungkinan besar akan didukung oleh sebuah bagian dari koalisi yang berkuasa. Kandidat lain adalah Anura Dissanayake, seorang pemimpin Marxis yang dukungan publiknya telah tumbuh selama krisis. Kandidat lain yang dikabarkan adalah Ranil Wickremesinghe.
Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi paling parah yang pernah dialami yang dipicu oleh krisis valuta asing yang melumpuhkan impor kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Para dokter memperingatkan penduduk untuk tidak sakit sementara keluarga berjuang untuk makan tiga kali sehari di negara yang pernah menjadi inspirasi di seluruh Asia Selatan untuk kelas menengah yang berkembang dan pendapatan per kapita yang tinggi.
Kini, pemerintah berutang 51 miliar dolar As dan tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjamannya. Mata uangnya telah jatuh hingga 80 persen yang membuat impor lebih mahal dan memperburuk inflasi. Sri Lanka hanya memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan sebesar 25 juta dolar AS dan membutuhkan 6 miliar dolar AS untuk tetap bertahan selama beberapa bulan ke depan.
Kebangkrutan ini telah memaksa pemerintah negara pulau itu hampir terhenti. Mantan presiden Gotabaya Rajapaksa yang dulu dicintai dan sekarang dicerca melarikan diri ke Singapura sebelum mengundurkan diri pekan lalu. Penjabat presiden dan perdana menteri, Ranil Wickremesinghe, dipandang sebagai wakilnya dan ditentang oleh massa yang marah.
