REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Ratusan pengacara Palestina menggelar protes yang jarang terjadi. Mereka memprotes segala aturan yang dijadikan dekrit oleh Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas. Mereka juga mengecam Abbas karena memerintah tanpa parlemen.

Dewan Legislatif Palestina (PLC), yang dibentuk di bawah Kesepakatan Damai Oslo dengan Israel tidak aktif sejak 2007. Ini berarti Abbas telah memimpin tanpa parlemen yang berfungsi selama hampir semua masa jabatannya sebagai presiden.

Kepemimpinan baru di Asosiasi Pengacara Palestina telah berusaha untuk menekan PA terkait hal ini. Presiden asosiasi, Suheil Ashour mengatakan raganya akan berdiri teguh melawan undang-undang yang disampaikan oleh dekrit presiden yang mengekang hak dan kebebasan Palestina.

"Tuntutan kami adalah menghentikan implementasinya sekarang atau membatalkan serangkaian undang-undang yang membatasi," kata Ashour seperti dilansir laman Time of Israel, Selasa (26/7/2022).

Rancangan konstitusi Palestina memungkinkan keputusan presiden "jika perlu," dalam kasus-kasus di mana PLC tidak dapat bertindak. Namun para pengacara menilai Abbas telah bertindak terlalu jauh.

Pada protes Senin (25/7/2022), polisi anti huru hara mencegah para pengunjuk rasa yang mengenakan jubah hitam, berbaris ke kantor Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh di dekatnya. Seorang pengunjuk rasa, Farhan Abu Aisha menuduh Abbas membuat keputusan di bawah naungan kegelapan.

"Otoritas legislatif tidak ada di Palestina, dan otoritas yudisial benar-benar terpinggirkan," katanya.

Abbas terpilih sebagai presiden PA pada 2005, setelah kematian pemimpin ikonik Yasser Arafat. Kelompok Hamas, saingan berat gerakan Fatah sekuler Abbas, meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif Palestina 2006.

Kejatuhan dari pemungutan suara itu membantu memicu perpecahan dalam pemerintahan Palestina. Fatah mempertahankan kendali atas Tepi Barat dan Hamas menjalankan Gaza sejak 2007.

Menurut perkiraan para ahli hukum Palestina, Abbas telah mengeluarkan sekitar 400 dekrit presiden saat menjabat. Dia secara resmi membubarkan PLC pada 2018 dan bergerak untuk mengadakan pemilihan baru telah menghadapi tekanan balik.

Abbas telah menetapkan tanggal pemilihan presiden dan legislatif yang akan diadakan tahun lalu di seluruh wilayah Palestina dengan partisipasi Hamas. Namun pemilihan batal dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan pemungutan suara di Yerusalem timur yang dicaplok.

Demonstrasi publik terhadap Abbas dan PA telah meningkat di Tepi Barat, terutama setelah kematian aktivis Palestina dan kritikus Abbas Nizar Banat tahun lalu. Jaksa PA tertinggi menuduh 14 anggota pasukan keamanan memukuli Banat sampai mati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika