REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta percepatan penanganan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan menjadi fokus pemerintah daerah saat ini. Ini karena provinsi Kalimantan Selatan termasuk 12 provinsi prioritas penanganan stunting pemerintah saat ini.
Berdasarkan data SSGI 2021, prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan berada pada 30,0 persen di atas angka nasional yang 24,4 persen. Ma'ruf menyebut, persoalan stunting biasanya beririsan dengan kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan ini ternyata rendah.
"Memang Kalimantan Selatan agak unik. Biasanya itu kan stunting dan kemiskinan selalu beririsan. Jadi kalau dia miskin, stuntingnya tinggi. Tapi Kalimantan (Selatan) ini agak beda, kemiskinannya rendah, tapi stuntingnya tinggi," kata Ma'ruf kata Wapres saat mengunjungi Posyandu Kenanga Kelurahan Loktabat Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/8/2022).
Karena itu, Ma'ruf menilai perlu ada intervensi spesifik maupun sensitif dari Pemda untuk percepatan penanganan stunting. Salah satunya dengan memfungsikan puskesmas dan posyandu untuk bisa melakukan deteksi dini dan penanganan Balita stunting.
Dalam kunjungan itu, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat itu Dalam kunjungan itu, Ma'ruf ingin memastikan Posyandu berjalan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam mempercepat penurunan stunting.
"Kita sudah mengintegrasikan semua baik dari yang kesehatan, BKKBN dan memfungsikan puskesmas dan posyandu seluruhnya bisa melayani di seluruh Indonesia. Mungkin ada yg sudah, masih ada yang dalam proses," kata Ma'ruf
Dia menegaskan target pemerintah untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting nasional hingga sebesar 14 persen pada 2024 dari angka saat ini masih di 24,4 persen. Karenanya, dibutuhkan koordinasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat bawah, khususnya berkaitan sistem penganggaran dalam APBD.
Saat ini kata dia, telah ada instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk dimasukkan penganggaran stunting dalam APBD provinsi, kabupaten/kota.
"Kemudian ditambah dari swasta melalui CSR, sehingga ini CSR itu kita minta di sekitar daripada perusahaan itu dia harus ikut ambil bagian dari penanganan stunting, wajib. Jadi di sekitar perusahaan itu berdomisili, dia harus ikut ambil bagian intervensi dalam rangka penurunan stunting," ujarnya.
Sehingga diharapkan, angka prevalensi stunting di daerah yang masih tinggi bisa terus diturunkan agar mencapai rata-rata nasional 14 persen pada 2024 mendatang . "Tentu memang tidak bisa seluruh daerah 14 persen, beberapa daerah itu sekarang sudah di bawah 10 ya. Tapi ada juga yang memang agak besar. Mungkin nanti di 2024 itu tidak 14, bisa 17, dengan hitungan seluruhnya ketika dihitung nasionalnya itu harus 14," kata Ma'ruf.
Dalam kunjungan itu, Maruf beserta dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menyaksikan pemberian Vitamin A, penimbangan dan pengukuran merupakan salah satu upaya penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak terutama Balita, sebagai upaya deteksi dini stunting. Ma'ruf juga berdialog dengan para kader Posyandu, petugas kesehatan, guru PAUD, serta masyarakat pengunjung Posyandu.
